Perluasan Ganjil-Genap Dinilai Tak Berkeadilan

JAKARTA - Kebijakan perluasan ganjil-genap di sejumlah ruas jalan di Jakarta dianggap tidak berkeadilan. Pasalnya, kebijakan itu hanya berlaku pada kendaraan roda empat atau lebih dengan pengecualian.

"Penerapan ganjil-genap harus diterapkan kepada seluruh kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua. Jika ingin mengurangi kepadatan lalu lintas jalan dan menekan pencemaran udara, serta menunjukkan keadilan berkendaraan karena sama-sama bayar pajak," ujar pemerhati perkotaan, Nirwono Joga, di Jakarta, Kamis (8/8).

Menurutnya, lokasi perluasan ganjil-genap harus memperhatikan ketersediaan angkutan umum dan transportasi massal yang saling terintegrasi. Menurutnya, Pemda DKI harus segera menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronik road pricing (ERP) di ruas-ruas jalan raya yang padat.

"Selain itu, Pemda juga harus segera menerapkan e-parking progresif dengan menerapkan tarif semakin mahal ke pusat kota dan menertibkan parkir liar. Juga harus memperbanyaj park and ride di terminal bus, stasiun kereta api, halte-halte transit, hingga membangun trotoar dan jalur sepeda lebih banyak di pusat kota," kata Joga.

Untuk menambah kenyamanan pengguna angkutan umum, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta pun harus memperbanyak penanaman pohon-pohon besar dan teduh sebagai penyerap polutan dan penghasil oksigen di seluruh wilayah DKI terutama di sepanjang jalan raya. Trotoar ini bisa difungsikan sebagai jalur pedestrian bagi pengguna angkutan umum dan ruang ketiga bagi masyarakat Jakarta.
Halaman Selanjutnya....