Perluasan Ganjil-Genap Dinilai Tak Berkeadilan

JAKARTA - Kebijakan perluasan ganjil-genap di sejumlah ruas jalan di Jakarta dianggap tidak berkeadilan. Pasalnya, kebijakan itu hanya berlaku pada kendaraan roda empat atau lebih dengan pengecualian.

"Penerapan ganjil-genap harus diterapkan kepada seluruh kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua. Jika ingin mengurangi kepadatan lalu lintas jalan dan menekan pencemaran udara, serta menunjukkan keadilan berkendaraan karena sama-sama bayar pajak," ujar pemerhati perkotaan, Nirwono Joga, di Jakarta, Kamis (8/8).

Menurutnya, lokasi perluasan ganjil-genap harus memperhatikan ketersediaan angkutan umum dan transportasi massal yang saling terintegrasi. Menurutnya, Pemda DKI harus segera menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronik road pricing (ERP) di ruas-ruas jalan raya yang padat.

"Selain itu, Pemda juga harus segera menerapkan e-parking progresif dengan menerapkan tarif semakin mahal ke pusat kota dan menertibkan parkir liar. Juga harus memperbanyaj park and ride di terminal bus, stasiun kereta api, halte-halte transit, hingga membangun trotoar dan jalur sepeda lebih banyak di pusat kota," kata Joga.

Untuk menambah kenyamanan pengguna angkutan umum, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta pun harus memperbanyak penanaman pohon-pohon besar dan teduh sebagai penyerap polutan dan penghasil oksigen di seluruh wilayah DKI terutama di sepanjang jalan raya. Trotoar ini bisa difungsikan sebagai jalur pedestrian bagi pengguna angkutan umum dan ruang ketiga bagi masyarakat Jakarta.

"Selain itu, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, Pemda DKI juga harus menata ulang tata ruang kotanya. Salahsatunya dengan membangun hunian vertikal yang terjangkau dan terpadu dekat jaringan transportasi massal (flat, rusunawa, apartemen menengah) ke pusat kota," tegasnya.

Kurangi Polusi

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ), Bambang Prihartono, mengakui keputusan perluasan ganjil-genap itu merupakan hasil focus group discussion (FGD) dengan beragam pemangku kepentingan. Pihaknya mengapresiasi keputusan perluasan ganjil genap itu mengingat tingkat polusi udara di Jakarta sudah cukup tinggi.

"Mengatisipasi situasi kondisi akhir-akhir ini, yaitu polusi udara yang sudah memprihatinkan. BPTJ sendiri sebenarnya sudah pernah bicara membahas CO2 bulan September 2018, begitu selesai Asian Games. Saya nggak bicara kemacetan lagi loh, tapi bicara mengenai CO2, dan sekarang ketakutan kan polusi udara," katanya.

Baginya, keputusan perluasan ganjil genap tidak bisa dikatakan terlambat. Diakuinya, perluasan ganjil genap yang dilakukan saat Asian Games tahun lalu berdampak signifikan. Selain bisa mengurangi kemacetan, kebijakan itu pun dianggap berhasil menurunkan polusi udara.

"Jadi Asian Games kita bisa merasakan lalu lintasnya mengalami perubahan yang signifakan. Kurangnya kemacetan, meningkatnya kecepatan, dan yang lebih penting lagi menurunnya gas buang beracun, sampai angka 20 persen," tegasnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku belum yakin penurunan kemacetan dan tingkat polusi karena perluasan ganjil genap saat ini akan sama saat Asian Games yang lalu. Menurutnya, saat Asian Games, kebijakan ganjil genap diberlakukan selama 15 jam setiap harinya.

Namun, saat ini penerapan ganjil genap hanya dilakukan beberapa jam saja, pagi dan sore. pin/P-6