Perlu Upaya Keras Meminimalkan Penyimpangan APBN

Selama ini, kata dia, indikatornya terlalu kaku karena hanya pada besaran serapan, tidak dikaitkan dengan indikator makroekonomi, sehingga terbuka peluang, hanya sekadar menghabiskan anggaran. "Makanya, bantuan sosial (bansos) terkesan sekadar disalurkan, untuk konsumsi, tidak untuk mendorong produktivitas," kata Esther.

Begitu juga dengan belanja pegawai yang dipaksa dihabiskan, tetapi tidak memberi kemudahan layanan bagi masyarakat, misalnya, anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat di hotel.

Desain anggaran, paparnya, seharusnya tidak hanya untuk memperkuat konsumsi, tetapi juga mendorong sektor produksi agar agar kemiskinan dan pengangguran berkurang.

Secara terpisah, Pakar Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan evaluasi yang disampaikan BPK seharusnya ditindaklanjuti.

Perencananan dan realisasi pun harus ditinjau ulang untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan, ketidatercapaian dan dampak yang tidak jelas kepada masyarakat.
Halaman Selanjutnya....