Perlu Upaya Keras Meminimalkan Penyimpangan APBN

Sejak awal, kata Menkeu, pemerintah terus menjalankan berbagai program pengawasan dan memperkuatnya, bahkan pada saat membahas perencanaan dari desain program dan alokasi anggaran. Salah satunya dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), aparat penegak hukum, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari pemerintah.

BPK, kata Menkeu, melaksanakan pemeriksaan dengan pendekatan audit menyeluruh atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020, khususnya atas implementasi PC-PEN 2020. "BPK menggunakan seluruh jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu," kata Menkeu.

Akuntabilitas dan transparansi itulah klaim Menkeu yang menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 mendapat opini Wajib Tanpa Pengecualian (WTP).

Perlu Dijaga

Guru Besar Ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang, Candra Fajri Ananda, yang diminta pendapatnya mengatakan APBN 2020, menghadapi tantangan yang sangat berat, sehingga harus disesuaikan termasuk membuat perpu untuk menyikapi pandemi yang sangat dahsyat menghantam perekonomian.
Halaman Selanjutnya....