Perkuat Sosialisasi akan Pentingnya Persatuan

JAKARTA - Aparat bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkantibmas) harus terus memperkuat sosialisasi akan pentingnya persatuan meski berbeda pendapat. Jangan sampai mereka justru condong ke salah satu kubu sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Bhabinkantibmas harus terus memperkuat sosialisasi akan pentingnya persatuan meski berbeda pendapat. Sosialisasikan pesan damai dalam berbagai kesempatan, di pertemuan warga, saat ibadah salat Subuh ataupun momentum lainnya," kata anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, di Jakarta, Selasa (25/9).

Menurut Sahroni, dengan kemampuan komunikasi yang baik, Bhabinkantibmas diharapkan mampu tetap menyadarkan masyarakat akan bahaya perpecahan. Demikian pula intelijen, sampaikan potensi terjadinya gesekan sebelum terjadi kepada pihak yang lebih berwenang menanganinya. Dengan cara ini, api akan dipadamkan sebelum membesar.

Sahroni meminta Polri merampungkan pemetaan daerah rawan seiring dimulainya masa kampanye Pemilu 2019. Peran Bhabinkantibmas dan fungsi intelijen harus dimaksimalkan guna mengantisipasi munculnya gesekan di masyarakat hingga selesainya pelaksanaan Pemilu 2019.

"Pemetaan harus sudah selesai dilakukan karena kampanye telah dimulai. Polri harus mengantisipasi terjadinya gesekan di masyarakat karena perbedaan dukungan calon presiden ataupun calon legislatif (caleg)," kata Sahroni.

Menurut Sahroni, Bhabinkantibmas dan fungsi intelijen di tubuh Polri, berperan penting dalam pengamanan Pemilu yang dilaksanakan serentak pada 2019. Bersentuhan langsung dengan masyarakat, Babinkantibmas diharapkan dapat menjadi pengingat pentingnya persatuan dan menjadi penengah saat potensi konflik muncul. Sementara dimaksimalkannya fungsi intelijen diharapkan dapat mencegah konflik atau bentrokan sebelum terjadi.

Cermati Hoaks

Pada kesempatan tersebut, Sahroni menekankan instansi-instansi berwenang untuk mencermati maraknya hoaks di media sosial (medsos) jelang Pemilu 2019. Merujuk temuan Polri, jumlah rata-rata hoaks dalam sehari mencapai 3.500 dan diprediksi bakal meningkat seiring makin dekatnya pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara serentak pada April tahun depan.

"Direktorat Siber harus memaksimalkan fungsi pengawasan dan penindakan. Pengawasan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," terang politisi Nasdem ini.

Sebelumnya Ketua DPR, Bambang Soesatyo meminta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Reserse menindak tegas pelaku yang terbukti menyebarkan hoaks di media online, media cetak, maupun medsos sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

ion/N-3