Perkuat Pertanian Dasar untuk Sejahterakan Petani

Sebagian besar buruh tani dan buruh bangunan merupakan konstituen Presiden Jokowi.

Kalau pertanian dasar yang ada dimatikan, susah meningkat ke tahap pertanian modern.

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memperbaiki kehidupan petani dan buruh sebagai kelompok mayoritas di Indonesia dengan jalan memajukan sektor pertanian dan industri nasional.

Untuk itu, pemerintah mesti membuat berbagai kebijakan ekonomi yang berdampak memperkuat pertanian dasar, begitu juga industri dasar agar mampu meningkat pada tahapan pertanian dan industri modern yang lebih efisien dan produktif.

Hal itu dikemukakan oleh Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM, Masyhuri, ketika dihubungi, Jumat (29/9). Menurut dia, Indonesia tidak akan menjadi negara maju kalau gagal merumuskan visi industri nasional. Industri modern tak akan bisa dibangun kalau tidak memiliki industri dasar yang kuat. Dan, semuanya bergantung kepada pemenuhan kebutuhan mendasar manusia yakni pangan.

"Jadi tanpa mandiri pangan, ya semua susah. Punya uang, tapi nggak bisa makan, ya nggak bisa hidup. Tak ada cara lain, kecuali memulai membereskan pertanian dasar kita," papar dia.

Masyhuri menambahkan pertanian dasar harus diperkuat, para produsen pangan hari ini yakni pertanian keluarga mesti diselamatkan sebelum beranjak ke pertanian modern yang padat teknologi dan modal.

"Kalau sekarang, pertanian dasar yang ada dimatikan bagaimana mungkin kita ke arah pertanian modern. Petani beras, tebu, dan jagung harus kita kuatkan," tukas dia.

Saat ini, ungkap Masyhuri, para petani tradisional justru dimatikan dengan berbagai kebijakan yang ironisnya dilakukan pemerintah sendiri. Contohnya, penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan pembiaran ekspansi properti yang menggerus lahan pertanian produktif. "Yang paling dasar harus dibenahi dulu. Ciptakan pertanian yang kuat baru ke industri modern," kata Masyhuri.

Dia mengemukakan teknologi dan modal bisa diperoleh dari pinjaman, tapi pangan yang terus-menerus bergantung pada negara lain sama saja menunggu kematian. Sebab, Indonesia dengan 250 juta penduduk akan sangat berbahaya jika menggantungkan pangan dari pihak lain.

"Kebijakan yang mematikan petani sama saja bunuh diri. Padahal, 40 juta petani yang memberi makan rakyat Indonesia juga merupakan konstituen terbesar pemerintahan saat ini," tegas Masyhuri.

Hal senada diutarakan pengamat ekonomi Faisal Basri. Dia memaparkan sebagian besar buruh tani dan buruh bangunan merupakan konstituen atau pemilih Jokowi di Pilpres 2014.

"Jadi kalau mau terpilih, Jokowi harus memikirkan rakyat miskin (buruh tani dan buruh bangunan). Mereka mayoritas dari segi konstituen," ujar dia.

Oleh karena itu, lanjut Faisal, pemerintahan Presiden Jokowi harus segera membuat kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kelas bawah. Salah satunya adalah perhatian di sektor pertanian.

"Pemerintah harus meningkatkan produktivitas pertanian atau modernisasi pertanian. Saat ini sektor jasa informal di Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian," kata dia.

Kesejahteraan Turun

Faisal mengungkapkan selama pemerintahan Presiden Jokowi, nilai tukar petani mengalami penurunan. Berdasarkan data dari BPS, selama kurun waktu November 2014 hingga Juli 2017, upah riil buruh tani turun 2,75 persen.

Penurunan upah juga dialami oleh buruh bangunan. Selama kurun waktu November 2014 sampai Agustus 2017, upah riil buruh bangunan turun 2,12 persen. "Upah riil buruh tani mencerminkan kelompok miskin di desa. Upah riil buruh bangunan kelompok miskin di kota," kata Faisal.

Selain mencermati daya beli petani yang terus merosot, Faisal juga mengkritisi kebijakan HET untuk beras. Dia memperkirakan penerapan HET akan menekan harga di tingkat petani. Pasalnya, harga atasnya tidak boleh lebih dari 9.450 rupiah per kilogram (untuk jenis medium).

Sementara pedagang tidak mau jika keuntungannya berkurang. "Satu-satunya yang paling gampang ditekan adalah petani, karena posisinya sangat lemah," kata dia.

Faisal berharap pemerintahan sekarang benar-benar bisa mendorong dan memperkuat sektor pertanian. Sebab, tanpa sektor pertanian yang kuat, sektor industri pun akan keteteran dan ekonomi akan melemah.

"Sebanyak 23 persen penduduk Indonesia masih kerja di sektor pertanian. Kalau daya belinya rendah, tidak bisa beli barang-barang industri, ekonomi akan menjadi lemah secara keseluruhan," ujar Faisal. YK/ahm/WP