Perkuat Pengawasan, BPKP-Kemenhub Tanda Tangani MoU Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Sektor Transportasi

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait akuntabilitas keuangan dan pembangunan sektor transportasi di Jakarta, Rabu (24/8).

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari keseriusan BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan, serta mewujudkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Apalagi jika merujuk pada efektivitas dan efisiensi, penggunaan anggaran Kemenhub makin penting maknanya.

"Realisasi APBN di Kementerian Perhubungan, selain digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang harus terus berjalan, juga diharapkan menjadi pendorong perekonomian nasional. BPKP siap mengawal upaya intensifikasi pendanaan kreatif non-APBN dan penentuan skala prioritas pembangunan infrastruktur transportasi nasional," kata Ateh dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/8).

Sejauh ini, tambahnya, BPKP telah melakukan berbagai upaya pengawalan akuntabilitas dan pengawasan tata kelola dengan Kementerian Perhubungan, antara lain Reviu Cost Overrun pada proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung, audit tujuan tertentu atas kemajuan pekerjaan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT Jabodebek), audit tujuan tertentu atas Kewajaran Biaya Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan (LRT Sumsel), serta reviu tata kelola PNBP, kerja sama konsesi, dan pembangunan infrastruktur perhubungan.
Halaman Selanjutnya....