Perkuat Ketahanan Demokrasi dengan Partisipasi Warga Negara

JAKARTA - The Habibie Center menggelar Habibie Democracy Forum dengan tema “Memperkuat Ketahanan Demokrasi: Memajukan Governansi Inklusif dan Partisipasi Warga Negara yang Bermakna”. Forum ini menjadi wadah strategis untuk membahas tantangan, peluang, dan masa depan demokrasi di Indonesia.

Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Prof. Dewi Fortuna Anwar menyorotivisi The Habibie Center, yang selama 25 tahun terus konsisten melanjutkan cita-cita Prof. B.J. Habibie untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Forum ini diharapkan menjadi sarana penting dalam memperkuat ketahanan demokrasi, terutama dalam menghadapi fenomena democratic backsliding yang terjadi baik di Indonesia maupun secara global," katanya dalam keterangan terrulisnya, Rabu (13/11).

Prof. Dewi juga mengatakan data dari Freedom House, Varieties of Democracy, dan Economist Intelligence Unit menunjukkan meningkatnya ancaman otokrasi global dan melemahnya nilai-nilai demokratis, termasuk penurunan kebebasan berpendapat dan kriminalisasi terhadap aktivis di Indonesia. 

Untuk menghadapi tantangan ini, katanya, ketahanan demokrasi yangkuat diperlukan melalui penguatan lembaga-lembaga demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel.

"Habibie Democracy Forum 2024 mengangkat tema ketahanan demokrasi dengan menekankan pentingnyaperan masyarakat sipil, media, dan lembaga pemikir (think-tank) dalam memastikan transparansi pemerintahan dan mendorong partisipasi aktif warga negara, khususnya generasi muda," kata Prof Dewi.

Sedangkan Sekretaris Dewan Pengurus The Habibie Center, sekaligus mewakili keluarga Habibie, Nadia Habibie menyampaikan penghormatan atas nilai-nilaidemokrasi yang diwariskan oleh Eyang B.J. Habibie. Sebab bagi B.J Habibie, demokrasi adalah cara hidup yangmenjunjung tinggi partisipasi semua warga tanpamemandang latar belakang.

"Keluarga besar Habibie berkomitmen menjaga visi Eyang untuk Indonesia yangdesentralistik, inklusif, dan partisipatif, di mana setiap warga memiliki suara dalam menentukan masa depan bangsa," katanya.

Sementara itu, pada pidato kebangsaan dari Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2019–2024) menyoroti pentingnya Indonesia tetap berlandaskan konstitusi dan demokrasi sebagai fondasi negara yang merdeka.

"Pemilu adalah mekanisme utama untuk mendistribusikan kekuasaan sesuai aspirasi rakyat, namun demokrasi dan hukum di Indonesia saat ini hanya berjalan secara prosedural dan kehilangan maknanya. Ia mengingatkan bahwa demokrasi tanpa hukum bisa berujung anarki, dan hukum tanpa demokrasi menjadi kedzaliman," katanya.

Seperti yang diketahui bahwa Habibie Democracy Forum 2024 dilangsungkan selama dua hari, pada tanggal 12 dan 13 November 2024. The Habibie Center menghadirkan banyak pakar dari berbagai bidang untuk menjadi narasumber di berbagai panel diskusi yang membahaskebijakan inklusif dan kolaboratif di berbagai bidang,mulai dari transisi energi hingga pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan.

Dan pada acara ini juga ada Diskisi Panel Kebangsaan yang mengangkat tema “Desentralisasi, Governansi Inklusif, dan Partisipasi Warga Negara yang Bermakna untukPemberdayaan Masyarakat”. Diskusi panel diisi olehsejumlah tokoh ahli, yaitu Bivitri Susanti(Anggota Pokja Reformasi Perundang-Undangan TPRH), Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D. (Ketua Institut untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, The Habibie Center), Fiona Wiputri (Manajer Multimedia, Konde.co), Sandrayati Moniaga, S.H. (Komisioner Komisi Nasional HakAsasi Manusia 2012–2022).

Panel ini dipimpin oleh Prof. Dr. Firman Noor, M.A.(Hons), Peneliti Senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Associate Fellow The Habibie Center, dengan penutup sesi oleh Dr. Denis Suarsana, Direktur Indonesia dan Timor Leste, Konrad-Adenauer-Foundation (KAS).