Perketat Penyaluran BBM Subsidi

JAKARTA - DPR RI meminta pemerintah secepatnya merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM ketimbang sibuk mewacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab, kenaikan harga BBM bersubsidi sangat sensitif bagi kenaikan inflasi, terutama dari sektor transportasi dan juga bahan pangan pokok.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menegaskan revisi tersebut pilihan paling rasional di tengah pemulihan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat masih melemah akibat pandemi Covid-19 serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat, seperti minyak goreng, dan lain-lain.

"Selain itu, asalan lain adalah hampir 60 persen penyaluran BBM bersubsidi saat ini tak tepat sasaran. Belum lagi adanya dugaan kebocoran BBM bersubsidi ke industri dan ekspor ilegal ke negara tetangga," ujar Mulyanto di Jakarta, Senin (11/7).

Menurutnya, jika pembatasan dan pengawasan BBM bersubsidi ini dapat dilakukan dengan baik, negara bisa menghemat APBN lebih dari 50 persen.

Lebih lanjut, dia meminta pemerintah tak membandingkan harga BBM di Indonesia dengan negara maju. Namun, pemerintah cukup membandingkannya dengan harga BBM di negeri tetangga seperti Brunei dan Malaysia yang jauh lebih murah dibanding Indonesia.
Halaman Selanjutnya....