Pergantian Presiden Tidak Pengaruhi Pembangunan IKN

Kalau Presiden berganti, maka undang-undang mengenai IKN juga tidak bisa diubah langsung oleh presiden baru terpilih, melainkan harus disertai dengan persetujuan parlemen.

Tidak hanya itu, Otorita IKN juga menilai bahwa tiga bakal calon presiden, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan dinilai mendukung dan tidak menolak undang-udang mengenai IKN. "Buat kita hanya mengerjakan saja sebagai profesional, dan kami yakin karena ini sudah dikuatkan oleh undang-undang dan merupakan cita cita jangka panjang dari presiden pertama dan terakhir para (calon) pemimpin masa depan punya dukungan," tegasnya.

Mengenai investasi pihak swasta pada pembangunan IKN terutama untuk sektor yang tidak dibiayai oleh APBN, Agung menyampaikan bahwa pihaknya memastikan pihak swasta terlebih dahulu mampu memenuhi ketentuan mengenai tata ruang dan harus mampu memberikan nilai tambah terbesar untuk negara.

"Hal yang terpenting koordinasi di lapangan untuk pembangunan karena banyak, ada APBN, swasta. Karena itu, kita yakin sebenarnya IKN bukan sesuatu yang harus dikerjakan selesai dalam waktu singkat, tapi harus teratur antara para kontraktor di lapangan agar bisa terkoordinasi," kata Agung.

Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), Nazar EL Mahfudzi, yang diminta pendapatnya mengatakan semestinya tidak ada lagi wacana apakah IKN akan lanjut pascasuksesi pemerintahan 2024. Sebab, Jakarta sudah tidak bisa lagi diharapkan mengantisipasi perkembangan demokrasi dan perekonomian secara nasional.
Halaman Selanjutnya....