Peremajaan Kelapa Sawit Petani Swadaya Lamban

JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyatakan peremajaan atau penanaman kembali (replanting) kelapa sawit milik petani swadaya yang digagas pemerintah masih berjalan lamban. Masih lambatnya realisasi tersebut karena masih banyaknya kendala baik di tingkat petani maupun dalam proses pencairan bantuan dari pemerintah kepada petani.

Sekretaris Jenderal SPKS, Mansuetus Darto dalam diskusi bertajuk Kelapa Sawit Berkelanjutan di Jakarta, kemarin, mengatakan yang paling penting dalam mempercepat peremajaan sawit milik petani swadaya adalah data yang valid. Sebab, selama ini data yang ada di tingkat nasional jumlah petani sawit sebanyak 2,6 juta di mana 800 ribu diantaranya petani plasma dan sisanya atau sekitar 1,6 juta adalah petani swadaya.

Namun, data tersebut saat ditanya ke masing- masing pemerintah Kabupaten/ Kota, malah mereka tidak memiliki jumlah petani sawit yang pasti. "Jadi data di nasional itu dari mana," kata Darto. Dengan basis data yang kurang akurat, maka proses pemberian bantuan untuk peremajaan sawit pasti mengalami banyak kendala.

Apalagi, dalam mencairkan bantuan dari pemerintah tersebut membutuhkan berbagai persyaratan yang sulit dipenuhi oleh petani swadaya. Darto berharap, keberadaan petani kelapa sawit harus mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama pemerintah dan perusahaan perkebunan. Peningkatan kapasitas petani dan akses pasar hasil panen, juga harus terus ditingkatkan.

Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Herdrajat Natawijaya mengakui eksekusi masih berjalan lamban karena ini baru pertama kali diinisiasi oleh pemerintah setelah perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah lebih dari 100 tahun.

Menurut Herdrajat, sebagai salah satu badan pemerintah, BPDP-KS beperan penting mendorong pertumbuhan industri minyak sawit. Salah satunya peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, melalui dukungan pendanaan replanting perkebunan sawit petani.

bud/E-10