Perekrutan Calon Kepala Daerah Masih Andalkan Cara Instan

Pesta demokrasi masih sebatas ritual politik, belum menjadi instrumen yang menguatkan sistem sehingga perekrutan calon kepala daerah masih mengandalkan cara instan.

JAKARTA - Maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, tidak terlepas dari buruknya proses seleksi calon, terutama di tubuh partai. Rekrutmen calon kepala daerah masih mengandalkan cara instan. Pesta demokrasi, termasuk Pilkada akhirnya masih sebatas ritual politik, belum menjadi instrumen yang menguatkan sistem.

"Maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah atau fenomena perseteruan bupati dan wakil bupati merupakan deviasi atau penyimpangan dari proses demokrasi yang terjadi. Penyebabnya karena beragam faktor," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Ahmad Bakir Ihsan, di Jakarta, Minggu (4/2).

Menurut Ahmad Bakir, kalau ditarik secara umum, ada dua faktor yang menyebabkan demokrasi tak lebih sebagai ritual dan sekadar pemenuhan prosedur. Pertama, faktor kultural. Perayaan demokrasi sejatinya berlangsung di atas dasar kecerdasan politik warga negara. Namun faktanya, tambah Ahmad, harus diakui pemahaman masyarakat terhadap politik tidak lebih dari bagi-bagi uang dan keuntungan sesaat.

Kedua, faktor struktural. Sistem yang dibangun belum sepenuhnya menjadi jalan bagi munculnya pemimpin yang kapabel dan didasarkan padakerangka meritokratif. "Partai politik yang sejatinya sebagai pemasok pemimpin yang berkualitas dan berintegritas justru berkubang dalam ajang seleksi yang instan," ujar Ahmad.
Halaman Selanjutnya....