Perda Bogor Disesuaikan Merdeka Belajar

BOGOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor merekomendasikan penyesuaian peraturan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Kurikulum Merdeka Belajar. Informasi ini disampaikan
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Siti Maesaroh, Rabu (3/8).
Dia mengatakan pembahasan tersebut telah dilakukan bersama dengan pemerintah setempat.
"Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar membuat kita perlu mengevaluasi perda terkait pendidikan agar sesuai," ujarnya. Inisiatif Bapemperda tersebut juga didukung Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar.
Karnain berpandangan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu penyesuaian cara belajar mengajar yang sudah berubah seiring dengan pembatasan mobilitas masyarakat saat pandemi Covid-19. "Perlu ada perubahan agar sesuai dan selaras dengan kurikulum Merdeka Belajar maupun perubahan pembelajaran selama Covid-19," katanya.
Karnain berharap dengan perubahan perda, satuan pendidikan bisa memberikan penyelenggaraan pendidikan yang maksimal bagi para siswa dan pendidik. Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus menghadirkan terobosan Merdeka Belajar, dan memastikan masyarakat merasakan manfaat dari program dan kebijakan tersebut. Hal itu disampaikannya dalam acara Nadiem Anwar Makarim #masukkelas yang ditayangkan di kanal YouTube Kemendikbud RI, TV Edukasi dan Indonesiana.TV.
Hingga kini, kata Nadiem, ada 19 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek transformasi pendidikan. Hal itu semata untuk memastikan bahwa seluruh rakyat merasakan kemerdekaan untuk mendapatkan pendidikan layak.
Sebagai terobosan pertama yang dinilai paling esensial karena berhubungan langsung dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, yaitu Asesmen Nasional, Kurikulum Merdeka, dan Rapor Pendidikan. Selain itu, bantuan pembiayaan pendidikan seperti dana BOS juga turut menjadi perhatian.