Perbedaan Pandangan AS-Tiongkok Tampaknya Sulit Dipertemukan

WASHINGTON - Pengamat dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (Center for Strategic and International Studies/CSIS), Scott Kennedy, mengatakan persaingan AS-Tiongkok kemungkinan akan bertahan untuk beberapa waktu setelah kedua negara menetapkan tuntutan satu sama lain yang "tidak dapat dijangkau", Selasa (3/8).

Komentar Kennedy datang setelah pejabat dari kedua negara menyimpulkan pertemuan tingkat tinggi di Kota Tianjin, Tiongkok, pada Senin. Dalam pertemuan tersebut, para pejabat Tiongkok mempresentasikan ke Wakil Menteri Luar Negeri AS, Wendy Sherman, dengan dua daftar tuntutan dan tiga "garis bawah".

Permintaan Tiongkok termasuk meminta AS untuk "memperbaiki kesalahannya" seperti dengan menarik permintaan ekstradisi dari CFO Huawei, Meng Wanzhou, tidak menghalangi pembangunan Tiongkok dan tidak melanggar kedaulatan Tiongkok.

Permintaan ke AS

Kennedy, yang merupakan penasihat senior dan ketua wakil dalam bisnis dan ekonomi Tiongkok di CSIS, mengatakan Tiongkok pada dasarnya meminta AS untuk tidak memperhatikan apa yang terjadi di Tiongkok dan "biarkan saja Tiongkok melakukan apa pun yang diinginkannya". "Anda tidak bisa hanya meminta AS dan komunitas internasional lainnya untuk tidak memiliki pendapat tentang hal-hal itu dan meminta Tiongkok untuk memenuhi komitmennya," kata Kennedy dalam acara CNBC "Squawk Box Asia."

"Saya pikir itu akan sangat sulit. Jadi, kita mungkin melihat hubungan ini memadat seperti beton keras menjadi persaingan yang mungkin akan bersama kita untuk beberapa waktu," tambahnya. Selama pertemuan Tianjin, Sherman mengungkapkan kekhawatiran tentang tindakan Tiongkok yang "berlawanan dengan nilai dan kepentingan kami dan sekutu serta mitra kami, dan yang merusak tatanan berbasis aturan internasional".

Isu-isu itu termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh Tiongkok di wilayah seperti Xinjiang dan Hong Kong, serta perilaku agresif Beijing di Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan. Tiongkok menganggap masalah di Xinjiang dan Hong Kong sebagai "urusan dalam negeri"