Perbankan Dominasi Aduan di OJK

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima sebanyak 14.088 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) selama periode 1 Januari 2022 hingga 16 Desember 2022. Sebanyak 7.104 pengaduan atau 50 persen menyangkut sektor perbankan, sebanyak 6.896 atau 49 persen menyangkut sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), dan 88 pengaduan atau 0,6 persen menyangkut sektor pasar modal.

Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Agus Fajri Zam, dalam media briefing bertajuk Optimalisasi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan oleh OJK, di Jakarta, Senin (26/12), menyampaikan sebanyak 13.998 pengaduan sedang dalam upaya penyelesaian melalui proses Internal Dispute Resolution (IDR) oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). "Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.680 pengaduan atau 90,58 persen telah selesai, dan sebanyak 1.318 pengaduan atau 9,42 persen sedang dalam proses penyelesaian," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan sebanyak 1.545 konsumen melanjutkan pengaduan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), yang mana 1.218 pengaduan ditindaklanjuti LPAS yang 519 pengaduan telah selesai dan 699 pengaduan sedang dalam proses.

Selain itu, sebanyak 327 pengaduan tidak ditindaklanjuti karena bukan kewenangan LAPS, seperti berindikasi pidana, pernah, atau sedang dalam proses oleh lembaga lain atau pengadilan, atau belum dilakukan IDR. "Pengaduan seperti gunung es. Setelah peluncuran APPK pada 2021, naiknya signifikan. Ini yang kita khawatirkan, masyarakat yang belum terinformasi, bisa bangkit untuk menuntut haknya," kata Agus.

Agus melanjutkan terdapat 90 pengaduan yang terindikasi pelanggaran yang 58 pengaduan sudah diselesaikan dan 32 pengaduan dalam proses.

Sebagai informasi dari periode 1 Januari 2022 hingga 16 Desember 2022 APPK milik OJK menerima sebanyak 304.890 laporan konsumen yang terdiri dari 269.509 pertanyaan, 21.293 informasi, dan 14.088 pengaduan.

Pusat "Hacker"

Lebih lanjut, Agus menambahkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Sulawesi terus dipantau lantaran menjadi sumber kejahatan keuangan digital. "Sekarang juga berkembang daerah baru ada Yogyakarta pusat hacker," ujarnya.

Selain itu, menurut Agus Fajri, Sulawesi menjadi sentral pelaksanaan kegiatan fishing, social engineering, dan skimming. Kendati demikian, dia tidak mengelaborasi secara spesifik daerah yang dimaksud di pulau tersebut. "Karena itu perlu diberikan penekanan ke konsumen untuk tidak gegabah menerima WA, telepon ataupun email yang masuk," kata Agus.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lana Soelistianingsih, menyatakan peningkatan digitalisasi dalam industri keuangan dan perbankan harus diimbangi dengan peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

Menurut data LPS, indeks inklusi keuangan pada 2022 mencapai 85,10 persen, seiring makin meningkatnya kepemilikan masyarakat atas telepon pintar serta peningkatan pengguna internet. Namun, literasi keuangan masih menjadi salah satu tantangan. "Pada 2022, indeks literasi keuangan masih sebesar 49,68 persen," ujarnya.

Selanjutnya, Lana terus mengingatkan pemahaman atas produk keuangan merupakan sesuatu yang sangat penting.