Penutupan Industri Tekstil Rugikan UMKM

Banyak UMKM bergantung pada operasional industri tekstil yang mempekerjakan ribuan karyawan.

JAKARTA – Pemerintah harus secepatnya menyelesaikan masalah yang dialami industri tekstil. Kebangkrutan pelaku industri tekstil dapat berefek domino, termasuk mengancam kelangsungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Hatta, menyampaikan saat ini kondisi industri tekstil dalam negeri sudah menuju ke lampu merah atau mengkhawatirkan. Pailitnya Sritex pun disebutnya sebagai salah satu tanda-tanda pemerintah harus memberi perhatian lebih pada industri tekstil dalam negeri.

”Seperti Sritex itu kan sudah 50 ribu karyawan, bayangin. Kali empat saja sudah 200 ribu orang yang berlindung di sebuah pabrik. Belum lagi efek domino yang tadi disampaikan tentang UMKM dan sebagainya,” kata Hatta dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Legislator Dapil Jawa Tengah, V ini, pun mengusulkan agar dalam struktur organisasi Kementerian Perindustrian dibuatkan Direktorat Jenderal (Ditjen) khusus tekstil. Sebagai catatan, saat ini sektor tekstil masih tergabung dalam Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Ditjen IKFT).

”Jadi ini (industri tekstil) sudah bukan industri yang dianggap industri yang biasa-biasa saja. Harus ada kekhususan karena ini sudah menyangkut industri padat karya,” katanya.

Politisi Fraksi PAN ini pun mendesak agar pemerintah mulai serius menangani permasalahan tersebut, mengingat industri tekstil merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar di berbagai daerah. Apabila industri tekstil ini jatuh, Hatta mengatakan, efek dominonya akan besar dan mempengaruhi ekonomi daerah bahkan negara.

”Di Jawa Tengah itu, PAD-nya Jawa Tengah 68 persen dari tekstil. Bayangin. Kalau sampai itu tidak diseriusin. Jadi, sebagaimana saya bilang, justru untuk industri ini kita perkuat, kita maksimalkan,” ucapnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, mengungkapkan Kemnaker senantiasa memantau dan menaruh atensi baik pekerja maupun buruh perusahaan di Indonesia sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto termasuk soal nasib pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

“Yang pasti kita akan tetap melakukan monitoring ya karena ini terkait kebutuhan kawan-kawan buruh yang harus benar-benar negara harus hadir. Jangan sampai kita abai. Ini kan di persoalan buruh ini kan persoalan kepentingan nasional juga. Karena narasinya Bapak Prabowo kita butuh pengusaha yang patriotik. Kita butuh buruh yang patriotik,” jelas Wamenaker Noel dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Rabu (13/11).

Terkait PT Sritex yang tengah diputuskan kepailitan, Noel menyebut Kemenaker akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Sritex serta kurator untuk memperjuangkan puluhan ribu nasib buruh yang bergantung pada perusahaan tekstil itu.

Karyawan Diliburkan

Sementara itu, Dirut Sritex Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, menegaskan tidak ada PHK terhadap ribuan pekerja itu, melainkan diliburkan.

“Sritex tidak melakukan PHK. Sritex tidak melakukan PHK dan dalam status kepailitan ini. Tetapi, Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan kita," ujar Iwan.