Penurunan Defisit APBN Masih Sulit

JAKARTA - Pemerintah diperkirakan membutuhkan tambahan pendapatan hingga 700 triliun rupiah pada 2023 agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Karena itu, pemerintah perlu menaikkan sumber penerimaan negara khususnya pajak.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai pemerintah masih sulit menurunkan defisit APBN ke bawah tiga persen dari PDB karena penerimaan negara belum sepenuhnya pulih. Pasalnya, baru beberapa sektor perekonomian saja yang telah pulih dari dampak Covid-19.

"Untuk mengembalikan defisit APBN ke bawah tiga persen dari PDB, pemerintah harus memulihkan industri manufaktur dan perdagangan yang selama ini menyumbang terhadap penerimaan perpajakan dengan nilai cukup besar," ujarnya dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Rabu (6/10).

Di samping itu, konsumsi masyarakat juga mesti diperbaiki agar pemerintah mendapat tambahan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berbasis pada konsumsi masyarakat. "Ini yang saya kira punya peluang potensi melebar defisitnya, kecuali benar-benar bahwa mau tidak mau belanja untuk pemulihan ekonomi akhirnya dikurangi secara drastis," ucapnya.

Dia mengatakan apabila tambahan penerimaan sekitar 600-700 triliun rupiah tidak bisa didapatkan, defisit APBN berpotensi lebih lebar dari tiga persen dari PDB pada 2023. "Apa yang sudah terjadi sekarang terutama di kinerja penerimaan negara maupun perpajakan, kami melihat punya potensi target defisit tersebut bisa melebar di atas tiga persen dari PDB," ucapnya.
Halaman Selanjutnya....