Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Pengelolaan Anggaran | Pada 2023, Pemerintah Butuh Tambahan Penerimaan Pajak hingga Rp700 T

Penurunan Defisit APBN Masih Sulit

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Pemerintah diperkirakan membutuhkan tambahan pendapatan hingga 700 triliun rupiah pada 2023 agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Karena itu, pemerintah perlu menaikkan sumber penerimaan negara khususnya pajak.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai pemerintah masih sulit menurunkan defisit APBN ke bawah tiga persen dari PDB karena penerimaan negara belum sepenuhnya pulih. Pasalnya, baru beberapa sektor perekonomian saja yang telah pulih dari dampak Covid-19.

"Untuk mengembalikan defisit APBN ke bawah tiga persen dari PDB, pemerintah harus memulihkan industri manufaktur dan perdagangan yang selama ini menyumbang terhadap penerimaan perpajakan dengan nilai cukup besar," ujarnya dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Rabu (6/10).

Di samping itu, konsumsi masyarakat juga mesti diperbaiki agar pemerintah mendapat tambahan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berbasis pada konsumsi masyarakat. "Ini yang saya kira punya peluang potensi melebar defisitnya, kecuali benar-benar bahwa mau tidak mau belanja untuk pemulihan ekonomi akhirnya dikurangi secara drastis," ucapnya.

Dia mengatakan apabila tambahan penerimaan sekitar 600-700 triliun rupiah tidak bisa didapatkan, defisit APBN berpotensi lebih lebar dari tiga persen dari PDB pada 2023. "Apa yang sudah terjadi sekarang terutama di kinerja penerimaan negara maupun perpajakan, kami melihat punya potensi target defisit tersebut bisa melebar di atas tiga persen dari PDB," ucapnya.

Untuk menggenjot penerimaan fiskal, Tauhid mengatakan pemerintah masih bisa meningkatkan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya dari sektor usaha konstruksi. Menurutnya, sektor konstruksi berkontribusi cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, sumbangannya terhadap penerimaan negara dari pajak masih rendah.

"Saya kira perlu ditingkatkan terutama untuk basis pajak," kata Tauhid.

Pelaporan Rendah

Menurutnya, saat ini baru sektor industri, perdagangan, dan jasa yang menyumbang cukup tinggi terhadap penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ketiga sektor tersebut. Dia menambahkan pemerintah juga masih bisa meningkatkan jumlah pelapor PPN yang masih rendah dibandingkan jumlah populasi dan konsumsi.

"Konsumsi kita tinggi, tapi pelaporan PPN dunia usaha relatif lebih kecil," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah akan melakukan ekstensifikasi pajak untuk menggenjot penerimaan negara. Pemerintah berencana mengenakan tarif pajak penghasilan sebesar 35 persen terhadap orang superkaya atau crazy rich. Hal tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sudah diteruskan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan pada sidang paripurna DPR.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin, berharap penambahan lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) dapat meningkatkan penerimaan negara. "Penambahan lapisan tarif PPh Orang Pribadi ini merupakan upaya untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan," kata Puteri di Jakarta.


Redaktur : Muchamad Ismail
Penulis : Muchamad Ismail, Antara

Komentar

Komentar
()

Top