Penundaan Pemilu tak Urgen

Sementara itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia punya alasan kuat hingga mengungkapkan keinginan pelaku usaha agar pemilu 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Kendati demikian, Moeldoko menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi tetap dua kali masa jabatan, seperti diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, yaitu memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih lagi sekali pada jabatan yang sama.

Dasar Hukum

Hal senada Ahmad disampaikan anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus. Menurut Guspardi, pernyataan Bahlil Lahadalia tidak memiliki dasar hukum. "Pernyataan Bahlil keluar dari semangat reformasi, melawan kedaulatan rakyat, serta tidak sesuai dengan amanat konstitusi," ujarnya.

Dia menyebut, UUD 1945 Pasal 7 secara jelas menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama. Lalu Pasal 22E UUD 1945 menegaskan pemilihan umum harus dilaksanakan setiap lima tahun. Pemilu dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden dan DPRD.
Halaman Selanjutnya....