Peningkatan Pagu Belanja Harus Turunkan Indikator Kemiskinan

Hal yang perlu dimonitor dan dievaluasi menurut Esther adalah efektivitas penggunaan alokasi anggaran. Seharusnya ada indikator capaian dari setiap rupiah yang dikucurkan seperti kemiskinan menurun, dan lain lain, bukan indikator serapan anggaran.

Kemiskinan dan "Stunting"

Sebelumnya, Kementerian Keuangan dalam rapat dengan Badan Anggaran di Jakarta, pekan lalu, mengatakan meningkatnya pagu indikatif anggaran itu guna mendukung berbagai program-program strategis yang sangat penting seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi dan mendorong peningkatan investasi.

Selain itu, juga untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan infrastruktur, mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA), penguatan kelembagaan, dan simplifikasi regulasi serta ekonomi hijau.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan hal yang terpenting diperhatikan adalah penyerapan anggarannya harus efektif dan efisien. Apalagi pada 2024 mendatang akan ada transisi kekuasaan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo setidaknya masih membelanjakan anggaran hingga Oktober 2024. Dengan demikian, dua bulan lagi akan dibelanjakan pemerintahan yang baru, sehingga perlu memastikan belanja yang sudah diproyeksikan tetap tersalur sesuai dengan sasaran dan target yang hendak dicapai.
Halaman Selanjutnya....