Penggantian Nama Jalan Perlu Ditinjau

JAKARTA - Menyikapi penolakan warga soal pergantian nama jalan, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan perlu ada peninjauan. "Penggantian nama jalan ini perlu dihentikan dulu untuk ditinjau, apakah sudah sesuai dengan aturan," katanya, di Jakarta, Rabu (5/7).

Sebelum ini, warga Kelurahan Tanah Tinggi dan Cikini menolak perubahan nama jalan di wilayahnya. "Sekarang menjadi pertanyaan, perubahan jalan sudah sesuai dengan prosedur atau belum? Kalau dilihat Kepgub Nomor 28 Tahun 1999 yang bisa mengusulkan penetapan nama jalan adalah Badan Pertimbangan atau masyarakat. Perubahan nama 22 jalan ini usulan siapa," kata Ara, sapaan akrab Anggara.

Ara menilai ini bukan usulan Badan Pertimbangan yang beranggotakan unsur Pemprov dan DPRD karena pihaknya tidak pernah mendiskusikan soal itu. "Jika ini usulan masyarakat, DPRD sebagai bagian dari Badan Pertimbangan juga seharusnya menerima usulan tersebut. Itu aturannya," tambah Ara.

Menurutnya, jika keputusan tidak sesuai dengan prosedur atau dipaksakan, bakal jadi peninggalan buruk gubernur. "Memalukan, jika pada akhirnya ditemukan perubahan nama jalan tidak sesuai dengan aturan. Ini bisa digugat ke PTUN oleh masyarakat. Selain itu, aneh kalau masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan sehingga ada penolakan," tambah Ara.

Sebelumnya, penolakan perubahan nama jalan terus bergulir di Jakarta Pusat seperti oleh warga Kelurahan Tanah Tinggi. Kini, penolakan juga dilakukan warga RW 01, Kelurahan Cikini. Mereka menolak keras perubahan nama jalan, seperti yang dilakukan warga RW 01 RT 01, Kelurahan Cikini, Tuti Iriani, 70.
Halaman Selanjutnya....