Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Harus Dipercepat

JAKARTA - Untuk mencapai salah satu agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), Indonesia harus mengentaskan angka kemiskinan ekstrem pada 2030 mendatang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah mengimbau jajaran kabinetnya agar angka kemiskinan ekstrem tuntas pada 2024 mendatang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam Musyawarah Perencanaan Pembagunan Nasional 2022 di Jakarta, Kamis (28/4), mengatakan untuk mencapai target tersebut, pemerintah pada 2023 akan berupaya menurunkan angka kemiskinan ke level 7,5-8,5 persen melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Arah kebijakan percepatan pembangunan kemiskinan ekstrem tidak dapat dilakukan dengan cara business as usual," kata Suharso.

Angka Kemiskinan, jelasnya, memang menurun selama periode 2015-2019, namun kembali melonjak pada 2020 akibat dampak Covid-19. Posisi September 2020 menunjukkan angka kemiskinan 10,19 persen atau 27,55 juta jiwa, kemudian turun ke level 9,71 persen atau 26,50 juta jiwa pada September 2021.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2020 menunjukkan dari 51,9 persen penduduk ekstrem yang bekerja saat ini sebanyak 73,5 persen di antaranya berstatus informal dan 26,5 persen berstatus formal.
Halaman Selanjutnya....