Pengendapan APBD di Bank Hambat Ekonomi Daerah

JAKARTA - Imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) memacu penyerapan anggaran rupanya tidak ditindaklanjuti banyak pemerintah daerah (pemda). Mereka lebih memilih mengendapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bank, ketimbang memacu program pembangunan supaya pencairan belanja lebih cepat.

Pakar Ekonomi dari Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Jakarta, YB Suhartoko, di Jakarta, Kamis (28/1), mengatakan sikap pemda yang menempatkan belanja di bank hanya menghambat laju pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sebagian besar pemda, jelas Suhartoko, masih menggunakan pola pikir birokrat gaya lama yang mengebut pencairan belanja pada dua bulan terakhir setiap tahun atau sekitar November dan Desember. Kebiasaan tersebut selalu terjadi setiap tahun dan terus berulang, tanpa ada upaya untuk memperbaiki model pencairan anggaran yang tidak efektif terhadap upaya mengakselerasi perekonomian daerah.

"Hal ini akan menghambat upaya mendorong ekonomi daerah karena keterlambatan pencairan dana akan menghambat terciptanya multiplier effect (dampak berganda) terhadap terciptanya pendapatan dari pengeluaran pemerintah," kata Suhartoko.

Selain itu, eksekusi belanja yang dilakukan dalam 2-3 bulan terakhir, pasti dilaksanakan dengan sangat terburu-buru tanpa mempertimbangkan kualitas dan manfaat kegiatan.
Halaman Selanjutnya....