Pengendalian Lalin Secara Elektronik

Lebih jauh, Kevin menyebutkan kemacetan dan emisi merupakan masalah utama yang muncul akibat jumlah penggunaan kendaraan tinggi sekali di Jakarta. Hal ini menimbulkan masalah turunan seperti peningkatan angka kecelakaan, biaya logistik dan waktu tempuh.

Menurut Kevin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan berbagai kebijakan, di antaranya "three-in-one" dan ganjil-genap. Namun, kebijakan ini dinilai belum efektif untuk memberikan disinsentif para pengguna kendaraan bermotor pribadi.

Karena itu, Provinsi DKI Jakarta mewacanakan penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik sejak beberapa tahun silam. Namun, pembahasan lebih konkret mengenai kebijakan jalan berbayar elektronik baru dilaksanakan tahun ini. Ini melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jalan Berbayar Elektronik dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.

Kevin menyatakan istilah "jalan berbayar elektronik" pun bertransformasi menjadi "Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik" (PL2SE) yang perlu dikawal bersama. Kevin menjelaskan wacana penerapan PL2SE merupakan suatu langkah progresif yang dicetuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bahkan, beberapa kota dunia lain, seperti Singapura, London, Milan,dan Stockholm telah menerapkan kebijakan ini. Hasilnya, berdampak positif berupa pengurangan kemacetan dan emisi kendaraan. Terkait hal itu, BEM UI bersama IMS dan IME FTUI merekomendasikan beberapa poin soal PL2SE kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Halaman Selanjutnya....