Pengendalian Lalin Secara Elektronik

JAKARTA - Dalam rangka mengurangi emisi, Pemprov DKI Jakarta kemungkinan menerapkan Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik. Demikian Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dishub DKI, Zulkifli, Rabu (23/11).

Dia mengatakan ini usai menerima hasil kajian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terkait Penerapan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE). Zulkifli menyambut baik kajian dan rekomendasi BEM UI terkait PL2SE tersebut.

Zulkifli menyebutkan detail mengenai tarif dan teknologi yang digunakan akan dikaji secara lebih mendalam. "Begitu pun dengan persepsi awal publik terhadap PL2SE akan dilakukan studi terlebih dulu," ujar Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, sosialisasi kebijakan ini kepada masyarakat menjadi kunci kelancaran kebijakan PL2SE di DKI Jakarta. Kepala Departemen Lingkungan Hidup BEM UI, Kevin Wisnumurthi, mengungkapkan, kajian dan rekomendasi PL2SE melibatkan Bidang Kajian serta Aksi Strategis dari Ikatan Mahasiswa Sipil dan Ikatan Mahasiswa Elektro Fakultas Teknik UI.

Kajian dan rekomendasi dari BEM UI bertajuk "Tinjauan terhadap Wacana Penerapan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik di DKI Jakarta" diserahkan kepada Dishub DKI bertepatan dengan Hari Perhubungan Darat Nasional 22 November. "Kajian PL2SE ini disusun sebagai bentuk kepedulian BEM UI terhadap permasalahan tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi di Jakarta," tutur Kevin.

Lebih jauh, Kevin menyebutkan kemacetan dan emisi merupakan masalah utama yang muncul akibat jumlah penggunaan kendaraan tinggi sekali di Jakarta. Hal ini menimbulkan masalah turunan seperti peningkatan angka kecelakaan, biaya logistik dan waktu tempuh.

Menurut Kevin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan berbagai kebijakan, di antaranya "three-in-one" dan ganjil-genap. Namun, kebijakan ini dinilai belum efektif untuk memberikan disinsentif para pengguna kendaraan bermotor pribadi.

Karena itu, Provinsi DKI Jakarta mewacanakan penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik sejak beberapa tahun silam. Namun, pembahasan lebih konkret mengenai kebijakan jalan berbayar elektronik baru dilaksanakan tahun ini. Ini melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jalan Berbayar Elektronik dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.

Kevin menyatakan istilah "jalan berbayar elektronik" pun bertransformasi menjadi "Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik" (PL2SE) yang perlu dikawal bersama. Kevin menjelaskan wacana penerapan PL2SE merupakan suatu langkah progresif yang dicetuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bahkan, beberapa kota dunia lain, seperti Singapura, London, Milan,dan Stockholm telah menerapkan kebijakan ini. Hasilnya, berdampak positif berupa pengurangan kemacetan dan emisi kendaraan. Terkait hal itu, BEM UI bersama IMS dan IME FTUI merekomendasikan beberapa poin soal PL2SE kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Pertama, merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan transparansi serta partisipasi publik dalam pembahasan regulasi implementasi PL2SE. Kedua, merekomendasikan DKI Jakarta untuk mempertimbangkan empat kategori kelompok berisiko dalam penerapan kebijakan PL2SE.

Keempat kelompok tersebut:

a. Kelompok berpenghasilan rendah dengan pengaturan pekerjaan yang tidak fleksibel;

b. Kelompok rumah tangga dengan kebutuhan prioritas mendesak;

c. Kelompok dengan keterbatasan fisik; dan

d. Kelompok rumah tangga di daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi umum.

Ketiga, merekomendasikan DKI Jakarta untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas transportasi umum sebelum atau seiring dengan implementasi PL2SE. Keempat, merekomendasikan Jakarta untuk meningkatkan transparansi dalam sumber anggaran dan pemanfaatan pendapatan yang dihasilkan dari PL2SE.