Pengembangan Pariwisata Hutan Bowosie Akan Serap Banyak Tenaga Kerja

JAKARTA - Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersiap mengembangkan empat zona pengembangan pariwisata di lahan seluas 400 hektar (ha) Hutan Bowosie. Pengembangan pariwisata hutan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) diperkirakan menyerap 10.000 ribu tenaga kerja.

Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina mengatakan menjelaskan bahwa perhitungan tersebut hasil analisa BPOLBF didasarkan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan daya tarik wisata. Hal tersebut tentunya akan berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menekan tingkat pengangguran di Labuan Bajo, Flores dan NTT pada umumnya.

"Nantinya tidak hanya kebutuhan SDM yang besar di kawasan tersebut, tapi juga kebutuhan supply hasil pertanian dan peternakan, hasil kerajinan tangan, juga atraksi budaya dan lainnya. Akan terjadi perputaran ekonomi di kawasan tersebut, hasil UMKM di Labuan Bajo akan terserap di kawasan tersebut, tidak kalah pentingnya desa-desa di sekitar akan ditata dan dilibatkan, seperti kebutuhan SDM, supply logistik, produk kreatif, seni budaya, kebutuhan homestay, dan sebagainya" kata Shana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/3).

Ia juga menjelaskan pengembangan tersebut berdasar amanah Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2018 dengan penetapan pengelolaan dilakukan oleh Badan Pelaksana yang dibentuk pada tahun 2019, dimana didalamnya mengatur tentang perubahan status dan pemanfaatan 400 hektar hutan Bowosie di Kabupaten Manggarai Barat, dimana paling sedikit 136 hektare akan diberikan Hak Pengelolaan kepada Badan Otorita, dan sisanya dikelola menggunakan skema izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Pemanfaatan Jasa Lingkungan (PBPH-JL) sebagai wisata alam.

Shana menjelaskan, pengembangan kawasan ini akan dibagi dalam 4 zona meliputi zona cultural district, adventure district, wildlife district, dan leisure district. Dan semua pembangunan ini tentunya mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan dan menjadi komitmen BPOLBF dalam mengembangkan kawasan pariwisata berkualitas di hutan Bowosie.

"BPOLBF telah berkoordinasi dengan para ahli untuk bisa memanfaatkan dan juga menjalankan Perpres ini dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan terjaga dan dampaknya bisa dirasakan warga lokal. Di banyak wilayah Indonesia, pariwisata terbukti bisa melestarikan alam dan budaya, sekaligus meningkatkan perekonomian," katanya.

Kesempatan sama, Direktur Destinasi BPOLBF, Konstant Mardinandus Nandus menambahkan, dalam pengembangan kawasan otorita, pihaknya juga melakukan studi hidrogeologi terpadu dan analisis dampak lingkungan sehingga kita bersama-sama bisa menjamin kelestarian mata air yang ada di kawasan tetap terjaga dan tidak akan mengganggu suplai untuk warga setempat.

Pengembangan pariwisata kawasan Hutan Bowosie, lanjut Konstant, masuk dalam prinsip keberlanjutan lingkungan hidup, sebab itu rencana pembangunan ditetapkan koefisien dasar bangunan dan luas area terbangun sangat rendah di setiap zona, guna tetap mendukung fungsi ekologi kawasan hutan tersebut.

"Adapun rincian persentase pengembangannya adalah sebagai berikut, zona budaya 6,51% dari 26 hektar dan 22,23% dari 88,73 hektar. Zona santai 5,13% dari 20,49 hektar dan 10,60% dari 42,32 hektar. Zona alam 22,36% dari 89,25 hektar. Zona petualangan 33,17% dari 132,43 hektar," katanya.

Konstant juga menjelaskan, rencana pembangunan ke kawasan akan dimulai pada Maret 2022, dan akan dilanjutkan pembangunan dan penataan sarana prasarana pariwisata. Sedangka pembangunan tersebut ditargetkan akan selesai pada 2024. Penyerapan tenaga kerja dipastikan akan dimulai sejak awal pembangunan dikerjakan.

Masyarakat sekitar kawasan Hutan Bowosie sangat mendukung pembangunan ini, mereka berharap bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa mereka.

Hal tersebut dituturkan Paulus Nurung, Kepala Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo. Paulus menginginkan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo bisa dinikmati semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat desa.

"Kami masyarakat desa menginginkan pariwisata bisa berimbas ke desa, tidak hanya datang ke Labuan Bajo, sewa kapal kunjungi hewan Komodo dan balik pulang. Ada lama tinggal di Labuan Bajo, berinteraksi dengan kami dan terjadi perputaran ekonomi disini. Hasil pertanian maupun peternakan kami bisa terserap," tutupnya.