Pengembangan Ekonomi Perdesaan Butuh Pembiayaan Murah

Selain bunga kredit yang tinggi, komposisi penyaluran kredit bank pun lebih didominasi kredit konsumtif seperti untuk perdagangan dan membiayai produk komoditas impor termasuk pangan.

Begitu juga porsi kredit bank ke properti yang dijadikan ajang spekulasi oleh para pengusaha-pengusaha properti, sehingga sangat rentan memicu gelembung (bubble) ekonomi.

Menurut Awan, BI semestinya merumuskan kebijakan yang mendorong bank membiayai sektor-sektor produktif seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di perdesaan. "Porsi kredit ke UMKM atau ekonomi kerakyatan itu harus diperbesar sebagai bagian dari demokratisasi keuangan," kata Awan.

Diminta terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata mengatakan Gubernur BI semestinya memberi perhatian lebih pada sektor UMKM yang terbukti menjadi penolong saat negara dalam situasi krisis, baik saat krisis moneter pada 1998, krisis global 2008, dan krisis karena pandemi baru-baru ini, terbukti UMKM dan sektor pertanian lah yang jadi penopang utama ekonomi nasional.

"Sampai sekarang serapan lapangan kerja nasional itu 90 persen masih UMKM. Tapi kredit perbankan ke UMKM baru 21 persen pada 2022, padahal tahun 2024 ditargetkan pangsanya sudah mencapai 30 persen, sehingga dipastikan target tersebut tidak tercapai," kata Aloysius.
Halaman Selanjutnya....