Pengembangan EBT Tak Serius

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), PLN mengurangi porsi pengembangan EBT sebesar 2.000 MW, tetapi porsi pembangkit batu bara masih tinggi.

JAKARTA - Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, yang telah menyetujui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada 2018-2027 sangat disayangkan karena tidak sesuai harapan. Keputusan tersebut dinilai mencederai agenda besar mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air.

Juru Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Dwi Sawung, menyebutkan dalam RUPTL yang disepakati Kementerian ESDM hanya 5.000 megawatt (MW) saja Pembangkit Listrik Tenaga Uap (energi batu bara) yang dikurangi. Secara persentase, porsi batu bara masih tinggi. Energi terbarukan justru dikurangi 2.000 MW.

"Hentikan semua PLTU! Bangun yang terbarukan karena persentase batu bara terlalu tinggi. Akibatnya, kita sangat bergantung dengan batu bara. Rentan sekali oleh kenaikan harga. Belum lagi polusi udara yang akan disumbang oleh energi fosil tersebut," tegas Sawung, di Jakarta, Rabu (14/3).

Seperti diketahui, untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik 10 tahun ke depan, PLN telah merencanakan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dalam RUPTL 2018-2027. Salah satu poinnya total rencana pembangunan pembangkit 56.024 MW dengan rincian target bauran energi pembangkit pada 2025, yakni batu bara 54,4 persen, EBT 23 persen, gas 22,2 persen, dan bahan bakar minyak (BBM) 0,4 persen.
Halaman Selanjutnya....