Pengelolaan APBN Kian Kredibel

JAKARTA - Keputusan pemerintah untuk tidak mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2018 dinilai sebagai pertanda pengelolaan keuangan negara semakin kredibel sehingga kepercayaan publik dan dunia usaha semakin membaik.

"Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah tidak mengajukan APBN-P. Ini menandakan proyeksi yang dibuat sejak akhir tahun 2017 lalu sudah memperhitungkan risiko-risiko yang mungkin timbul," kata Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, di Jakarta, Selasa (10/7).

Menurut dia, proyeksi yang sudah dikalkulasi secara matang tersebut menyebabkan asumsi makro yang ditetapkan sesuai dengan realisasi, demikian juga dengan sisi penerimaan dan belanja yang sesuai dengan target pemerintah. "Ini bukti kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR khususnya Badan Anggaran (Banggar) yang mampu membuat proyeksi hampir mendekati realisasi," kata Politisi PDI-Perjuangan yang akrab disapa Arar itu.

Selain kepercayaan meningkat, tidak diajukannya draf APBN-P akan menghemat waktu, sehingga Banggar dan pemerintah lebih fokus bekerja dan tidak menghabiskan waktu memperdebatkan kerangka acuan anggaran. Dalam kesempatan terpisah, Ekonom Indef, Aviliani, mengapresiasi penyusunan anggaran yang kian kredibel.

Namun, diharapkan, APBN ke depan mengarah zero deficit. "Kalau pun kita menarik pinjaman, semestinya dijelaskan penerbitan surat utang itu untuk membiayai proyek infrastruktur apa? sehingga makin transparan bahwa penarikan utang untuk percepatan pembangunan," kata Sekjen Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
Halaman Selanjutnya....