Pengelolaan APBN Kian Kredibel

JAKARTA - Keputusan pemerintah untuk tidak mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2018 dinilai sebagai pertanda pengelolaan keuangan negara semakin kredibel sehingga kepercayaan publik dan dunia usaha semakin membaik.

"Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah tidak mengajukan APBN-P. Ini menandakan proyeksi yang dibuat sejak akhir tahun 2017 lalu sudah memperhitungkan risiko-risiko yang mungkin timbul," kata Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, di Jakarta, Selasa (10/7).

Menurut dia, proyeksi yang sudah dikalkulasi secara matang tersebut menyebabkan asumsi makro yang ditetapkan sesuai dengan realisasi, demikian juga dengan sisi penerimaan dan belanja yang sesuai dengan target pemerintah. "Ini bukti kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR khususnya Badan Anggaran (Banggar) yang mampu membuat proyeksi hampir mendekati realisasi," kata Politisi PDI-Perjuangan yang akrab disapa Arar itu.

Selain kepercayaan meningkat, tidak diajukannya draf APBN-P akan menghemat waktu, sehingga Banggar dan pemerintah lebih fokus bekerja dan tidak menghabiskan waktu memperdebatkan kerangka acuan anggaran. Dalam kesempatan terpisah, Ekonom Indef, Aviliani, mengapresiasi penyusunan anggaran yang kian kredibel.

Namun, diharapkan, APBN ke depan mengarah zero deficit. "Kalau pun kita menarik pinjaman, semestinya dijelaskan penerbitan surat utang itu untuk membiayai proyek infrastruktur apa? sehingga makin transparan bahwa penarikan utang untuk percepatan pembangunan," kata Sekjen Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

Postur Cukup Baik

Seperti diketahui, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Bogor, Senin (9/7) malam, menyatakan pemerintah tidak akan melakukan pengajuan APBN perubahan 2018. Hal itu akan disampaikan Menkeu ke DPR dalam pertemuan pada 13 Juli 2018 mendatang sesuai dengan siklus APBN.

Dia mengatakan Presiden tidak mengajukan APBN-P tahun ini karena postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara serta defisitnya lebih kecil yang direncanakan. Menkeu menyatakan pada semester I-2018, realisasi penerimaan perpajakan PPN nonmigas tumbuh 14,9 persen atau lebih tinggi dibandingkan 2017 yang hanya 6 persen dan 2016 hanya 7 persen.

"Kemudian, penerimaan perpajakan dari PPN, tumbuhnya hampir sama dengan tahun lalu, yaitu 13,6 persen, sedangkan 2016 PPN itu tumbuhnya negatif," katanya. Sedangkan penerimaan bea dan cukai tumbuh 16,7 persen yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tiga tahun terakhir. Untuk PPH Migas, meningkat 9 persen dibandingkan tahun lalu yang tumbuh minus 69 persen dan 2016, minus 40 persen.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP), karena dengan harga minyak yang tinggi dan kurs rupiah melemah terhadap dollar AS, maka penerimaan sumber daya alam migas mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dimana grossnya adalah 47,9 persen dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya juga waktu itu sudah cukup tinggi 115 persen.

Dari sisi belanja, pada semester I-2018 meningkat di seluruh Kementerian/Lembaga dengan penyerapan mendekati 35 persen, lebih baik dibandingkan tahun lalu 33 persen. "Realisasi belanja non-KL, terutama dikaitkan dengan subsidi dan pembayaran bunga utang yang ada, dalam hal ini mencapai keseluruhan belanja non-KL kita adalah 43,9 persen, ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang 41 persen," katanya.

bud/E-10