Pengangguran Terbuka Lebih Tinggi dari Rata-rata Nasional, Pemprov DKI Lakukan Langkah Ini untuk Menguranginya

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memprioritaskan upaya penurunan angka pengangguran melalui pendekatan yang komprehensif. Hal itu dilakukan karena tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta sebesar 6,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 4,91 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryatimenilai keseimbangan antara supply (ketersediaan lapangan kerja) dan demand(permintaan pekerjaan) menjadi tantangan untuk mengatasi persoalan pengangguran ke depan.

“Bicara ketenagakerjaan, kita bicara tentang supply dan demand. Jadi demand-nya bagaimana kita bisa meng-capture (merekam) secara utuh kebutuhan dunia usaha, kemudian kita mempersiapkan supply (sisi pekerja). Dan, yang terpenting kita juga betul-betul harus bisa meng-create (menciptakan) lapangan kerja,” kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryatidi Jakarta, Senin (9/12).

Sri Haryati mengatakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta sebesar 6,21 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 4,91 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memprioritaskan upaya penurunan angka pengangguran melalui pendekatan yang komprehensif.

“Untuk penanggulangan pengangguran di Jakarta, kita membuat pertama adalah grand strategy. Di dalam grand strategy tersebut terdapat pemanfaatan data, kemudian mengidentifikasi masalahnya, targetnya seperti apa per tahun, pencapaiannya dalam rangka pengentasan pengangguran, lalu strateginya apa, dan pastinya harus ada indikator keberhasilannya, berupa solusi yang memang tepat untuk Jakarta,” jelas Sri Haryati.

Selain itu, Sri Haryati menyebut Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, untuk memastikan tenaga kerja Jakarta memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan berkolaborasi dengan dunia usaha.

Lebih lanjut Sri Haryati mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta juga sedang membuat dashboard terpadu, sebuah platform digital yang mengintegrasikan data tenaga kerja, investasi, UMKM, informasi lowongan kerja, dan data lainnya terkait ketenagakerjaan di DKI Jakarta.

Selain mendukung pengambil kebijakan dalam memantau implementasi strategi pengurangan pengangguran di Jakarta, Sri Haryati mengatakan dashboard terpadu tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk mengidentifikasi peluang kerja.

Sri Haryati menjelaskan, dashboard terpadu memiliki beberapa fitur utama diantaranya data dan informasi ketenagakerjaan, portal informasi lowongan kerja, pusat pelatihan kerja daerah, Kartu Pekerja Jakarta, sistem pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berbasis web, termasuk pengembangan UMKM, kemudahan perizinan, kemudahan investasi, dan lain- lain.

Di samping itu, Sri Haryati mengatakan kemudahan perizinan dan kinerja investasi merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha dan masyarakat, karena menjadi pintu awal yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi daerah.

Ia menegaskan, perizinan yang cepat, transparan, dan efisien memberikan kepastian hukum bagi para investor dan pelaku usaha, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa terbebani oleh birokrasi yang rumit.

Sri Haryati juga mengungkapkan sektor investasi di Jakarta terus menunjukkan performa yang positif menuju transformasi kota global.

Sepanjang Januari hingga September 2024, Jakarta mencatat realisasi investasi sebesar Rp191,78 triliun, tertinggi di Indonesia. Angka ini membuktikan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan dan stabilitas ekonomi Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta pun mengajak seluruh masyarakat, dunia usaha, dan akademisi untuk bersinergi dalam mengatasi pengurangan pengangguran di Jakarta.