Pengamat: Tak Mendasar Seret Nama Pj Gubernur Banten dalam Kasus Dana Hibah 2018-2020

"Proses hukum yang dijalankan begitu panjang dari mulai tingkat judec factie hingga ke judex jurist hingga PK sudah ditempuh oleh Irfan dan Toton, di mana pengajuan PK kembali diajukan setelah menjalani hukuman," ungkap Razid.

Ia menambahkan, pada waktu para pemohon mengajukan upaya hukum PK disertai bukti baru (Novum), putusan atas PK yang diajukan oleh para pemohon ditolak oleh majelis hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga putusan menjadi Inkracht.

"Keinginan masyarakat untuk transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik patut dihargai, namun penting juga untuk dicermati terhadap kasus tersebut di atas bahwa putusannya telah berkuatan hukum tetap (Iinchkrat) tentunya dengan pertimbangan hukum yang mendalam hingga sampai pada tingkat PK," kata Razid.

"Setahu saya yang dulu mendorong kasus itu diusut oleh Kejaksaan adalah oleh Pak Al Muktabar sendiri. Logika sederhananya, jika beliau terlibat tentu kasus itu tidak akan didorong oleh beliau untuk diusut," sambungnya.

Hal senada dikatakan Hidayat, seorang pegiat sosial di Banten yang merasa heran diseretnya nama Al Muktabar dalam pusaran kasus korupsi dan hibah Ponpes tahun 2018-2020.
Halaman Selanjutnya....