Pengadilan Pecat PM Srettha karena Kasus Etika

BANGKOK - Mahkamah Konstitusi Thailand pada Rabu (14/8) memecat Perdana Menteri Srettha Thavisin dari jabatannya dan mencapnya tidak jujur ??dalam keputusannya dalam kasus etika membuat kerajaan tersebut mengalami kekacauan politik baru.

Para hakim memutuskan bahwa Srettha telah melanggar peraturan dengan menunjuk seorang menteri kabinet dengan kasus pidana ke dalam kabinetnya. Keputusan tersebut diambil sepekan setelah pengadilan yang sama membubarkan partai oposisi utama, Move Forward Party (MFP), dan melarang mantan pemimpinnya berpolitik selama 10 tahun.

"Pengadilan memutuskan dengan suara mayoritas lima banding empat bahwa jabatan perdana menteri diberhentikan berdasarkan konstitusi karena dia tidak menunjukkan kejujuran dalam menunjuk menteri ini," kata Hakim Punya Udchachon saat membacakan putusan pengadilan.

Punya mengatakan bahwa Srettha pasti mengetahui tentang kasus pidana yang menerpa Menteri Urusan Kantor PM, Pichit Chuenban, pada tahun 2008 ketika ia mengangkatnya ke dalam kabinet.

Gugatan terhadap Srettha diajukan oleh 40 senator yang ditunjuk oleh junta militer yang menggulingkan pemerintahan terpilih Pheu Thai dalam kudeta pada 2014 lalu.
Halaman Selanjutnya....