Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pusat Sarat Masalah

Atas dasar ini semua lanjut Pahala, KPK mendorong penggunan e-katalog, e-payment dan bahkan e-audit.

Adapun KPK terang Pahala memiliki Survei Penilaian Integritas (SPI) mengajak masyarakat pengguna jasa/layanan untuk aktif berperan dalam pencegahan korupsi dengan melapor dan mengisi Survei Penilaian Integritas (SPI).

"KPK meyakini bahwa semakin banyak orang yang merespons, semakin baik data yang diperoleh dan akan lebih tepat pengambilan kebijakan untuk sistem anti korupsi," ujarnya.

Sebagai alat ukur sistem pencegahan korupsi di Indonesia. Ia mengatakan sistem pencegahan yang kuat bisa berkontribusi pada pemberantasan korupsi.

SPI dirintis KPK sejak 3 tahun lalu. Pahala mengatakan SPI tak sekadar memberikan skor, tapi juga rekomendasi untuk menekan korupsi. Survei yang dilakukan KPK lewat SPI memiliki perbedaan dengan skor indeks persepsi korupsi (IPK). Lewat SPI, KPK memberikan rekomendasi perbaikan bagi tiap kementerian dan lembaga pemerintah selaku pemakai uang negara.
Halaman Selanjutnya....