Penerapan Uang Digital Masih Dikaji

Jakarta - Perubahan gaya hidup masyarakat dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, telah membuat menjamurnya bisnis berbasis digital, termasuk e-commerce dan teknologi keuangan atau financial technology (fintech). Kondisi tersebut tentunya membutuhkan alat pembayaran yang lebih cepat, aman, dan efisien.

Salah satu alat pembayaran yang dianggap lebih efisien di era digital tersebut adalah mata uang digital atau virtual currency. Namun, penerapan uang digital di Indonesia masih membutuhkan banyak kajian guna menekan dampak negatif dari virtual currency.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (22/7), mengatakan penggunaan e-money dan cryptocurrency dalam bisnis berbasis digital akan terhambat beberapa keterbatasan sehingga banyak negara mulai mengkaji dan mencoba menerapkan Central Bank Digital currency (CBDC) dan Crypto Fiat Currency yang menggunakan teknologi Block Chain (Distributed Ledger Technology) serta didukung sovereign currency yang diterbitkan Bank Sentral.

Wimboh menyampaikan penerapan CBDC yang menggunakan teknologi Distributed Ledger di Indonesia perlu untuk terus dikaji penerapannya karena adanya manfaat pada penguatan sistem pembayaran.

"Untuk Indonesia yang berpenduduk besar dan kondisi demografi yang tersebar di sekitar 17 ribu pulau, berkembangnya fintech dan digital payments yang andal harus terus kita dukung karena merupakan salah satu solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya akses keuangan," ujar Wimboh dalam acara Seminar tentang Standardisasi Mata Uang Digital Fiat (DFC) dan Penerapannya yang diselenggarakan International Telecommunication Union (ITU) dengan Cornell Research Academy pada akhir pekan lalu, di Cornell Tech, New York, Amerika Serikat (AS), akhir pekan lalu.
Halaman Selanjutnya....