Penerapan Uang Digital Masih Dikaji

Jakarta - Perubahan gaya hidup masyarakat dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, telah membuat menjamurnya bisnis berbasis digital, termasuk e-commerce dan teknologi keuangan atau financial technology (fintech). Kondisi tersebut tentunya membutuhkan alat pembayaran yang lebih cepat, aman, dan efisien.

Salah satu alat pembayaran yang dianggap lebih efisien di era digital tersebut adalah mata uang digital atau virtual currency. Namun, penerapan uang digital di Indonesia masih membutuhkan banyak kajian guna menekan dampak negatif dari virtual currency.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (22/7), mengatakan penggunaan e-money dan cryptocurrency dalam bisnis berbasis digital akan terhambat beberapa keterbatasan sehingga banyak negara mulai mengkaji dan mencoba menerapkan Central Bank Digital currency (CBDC) dan Crypto Fiat Currency yang menggunakan teknologi Block Chain (Distributed Ledger Technology) serta didukung sovereign currency yang diterbitkan Bank Sentral.

Wimboh menyampaikan penerapan CBDC yang menggunakan teknologi Distributed Ledger di Indonesia perlu untuk terus dikaji penerapannya karena adanya manfaat pada penguatan sistem pembayaran.

"Untuk Indonesia yang berpenduduk besar dan kondisi demografi yang tersebar di sekitar 17 ribu pulau, berkembangnya fintech dan digital payments yang andal harus terus kita dukung karena merupakan salah satu solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya akses keuangan," ujar Wimboh dalam acara Seminar tentang Standardisasi Mata Uang Digital Fiat (DFC) dan Penerapannya yang diselenggarakan International Telecommunication Union (ITU) dengan Cornell Research Academy pada akhir pekan lalu, di Cornell Tech, New York, Amerika Serikat (AS), akhir pekan lalu.

Seminar tersebut membahas tren teknologi terbaru dan inovasi di penerbitan mata uang digital dan pengaruhnya terhadap ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Peran Bank Sentral

Wimboh juga menyampaikan penerapan CBDC tersebut harus tetap mempertahankan peran bank sentral sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran. Aspek stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen juga tidak boleh dikesampingkan dalam penerapan CBDC. Penerapan CBDC itu akan menghemat banyak biaya di sistem pembayaran dan mempercepat peningkatan inklusi keuangan masyarakat.

Dalam penerapannya perlu transisi bertahap dan paralel serta mekanisme konversi juga harus jelas dan transparan. Begitu pula dari aspek legalitas juga perlu untuk disesuaikan. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengaku sedang mengkaji penggunaan teknologi blockchain, termasuk mengkaji untuk menerbitkan mata uang digital bank sentral (CBDC), untuk sistem pembayaran domestik.

"Kajian itu masih dalam tahap awal. Sejauh ini, BI masih mengalkulasi dampak, dan upaya mitigasi risikonya jika kebijakan tersebut diterapkan," ungkap Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Onny Widjanarko. Selain BI, sejumlah bank sentral negara lain pun saat ini sedang mengkaji penggunaan blockchain dan CBDC.

Bahkan, masalah mata uang digital tersebut akan menjadi salah satu topik bahasan pada pertemuan tahunan Dana Moneter Indonesia (IMF) dan Bank Dunia (WB) di Nusa Dua, Bali pada Oktober mendatang. "Pada intinya, IMF untuk digital currency ini sifatnya masih melihat ada positif-negatifnya," kata Direktur Eksekutif IMF, Juda Agung, beberapa waktu lalu.

Ant/E-10