Penegak Hukum Harus Konsisten Berantas Barang Impor Ilegal

"Pembentukan satgas cenderung menjadi jalan pintas yang tidak menyelesaikan akar masalah. Pemerintah seharusnya fokus pada reformasi kebijakan yang menyeluruh dan penguatan koordinasi antarlembaga," tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan impor ilegal. Sebab itu, pemerintah disarankan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik impor ilegal, serta memperbaiki sistem birokrasi yang kerap kali menjadi celah bagi masuknya barang-barang ilegal ke Indonesia.

"Masalah ini memerlukan langkah konkret dan komitmen jangka panjang, bukan sekadar pembentukan satgas yang bersifat sementara," tegas Maruf.

Maruf juga menekankan pentingnya peran Kementerian Koordinator (Kemenko) dalam mengatasi masalah impor ilegal. Kemenko memiliki kekuatan untuk mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan memastikan implementasi yang efektif.

"Kemenko memiliki peran strategis dalam mengarahkan dan mengawasi kebijakan yang bersifat lintas sektor, sehingga sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang kompleks seperti impor ilegal ini. Jangan Kemenko malah mengurus politik terus," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....