Pendirian Anak Usaha BTN Tunggu "Holding"

BTN berencana mendirikan anak usaha di bidang asuransi jiwa, asuransi umum, perusahaan manajer investasi, pembiayaan (multifinance), dan melakukan spin off unit usaha syariah.

JAKARTA - Rencana PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BBTN) mendirikan empat anak usaha dan pemisahan atau spin off unit usaha syariah menunggu kajian dan pembentukan induk usaha (holding) jasa keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal, emiten bank pelat merah ini sudah mengalokasikan dana sekitar 700 miliar rupiah untuk mendirikan anak usaha di bidang asuransi jiwa, asuransi umum, perusahaan manajer investasi, dan pembiayaan (multifinance). Direktur Strategi, Risiko, dan Kepatuhan BTN, R Mahelan Prabantarikso, menjelaskan perseroan masih melanjutkan proses pembentukan perusahaan asuransi jiwa, asuransi umum, perusahaan manajer investasi dan pembiayaan (multifinance).

Untuk pembentukan asuransi jiwa, BTN bersama-sama dengan perusahaan asuransi umum PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sudah memfinalisasi rencana anorganik itu. Namun, perseroan masih menunggu kajian dan penataan induk usaha bidang asuransi milik BUMN. "Di holding asuransi BUMN, saya dengar induknya Jasindo. Kami masih menunggu kebijakan untuk penataan asuransi tersebut," ujar dia dalam paparan kinerja Kuartal IV 2017, di Jakarta, Selasa (13/2). Jika merujuk rencana anorganik BTN sebelumnya, untuk perusahaan asuransi umum, BTN berencana bekerja sama dengan PT Asuransi Binagriya Upkara, sedangkan untuk proses akuisisi perusahaan pembiayaan dan pembentukan perusahaan manajer investasi, permohonannya sudah disampaikan ke Kementerian BUMN.

Terkait rencana spin off unit usaha syariah, Direktur Utama BTN, Maryono, mengatakan Kementerian BUMN sedang mengatur perbankan syariah milik bank-bank BUMN. Hal itu sejalan dengan pembentukkan induk usaha jasa keuangan. Dengan begitu, BTN masih mematangkan rencana strategis UUS BTN sembari menunggu perusahaan induk keuangan selesai dibentuk. "Policy yang diatur untuk syariah ini setelah holding BUMN selesai," kata Maryono. Jika bergabung dalam perusahaan induk yang dibentuk Kementerian BUMN, BTN harus melepas UUS dan membentuk Bank Syariah sebelum digabung dengan Bank Syariah BUMN lain.

Selain itu, BTN akan melihat bank syariah BUMN lain yang akan bergabung dalam induk usaha jasa keuangan. Hingga saat ini, belum ada kajian dan pendalaman mengenai penggabungan bank syariah tersebut. Mahelan menambahkan, pemisahan UUS membutuhkan biaya dan alokasi sumber daya manusia. Karena itu, BTN ingin melepaskan unit usaha tersebut saat perseroan sudah benar-benar siap. "Tapi, dari tiga bank syariah, yang dekat bisa jadi BNI Syariah yang sama-sama bisnis perumahan," ujar Mahelan.

Laba Naik 15,6%

Sementara itu, terkait kinerja pada 2017, Maryono mengungkapkan BTN meraup laba bersih 3,02 triliun rupiah atau naik 15,59 persen (tahun ke tahun/yoy) sepanjang 2017. "Perolehan laba ditopang pendapatan dari penyaluran kredit dan kualitas rasio kredit bermasalah yang membaik menjadi 2,66 persen (gross) dari 2,84 persen," katanya. Sedangkan fungsi intermediasi kredit BTN sebesar 198,99 triliun rupiah, tumbuh 21,01 persen dari 2016. "Sedangkan Dana Pihak Ketiga tercatat 192,95 triliun rupiah, naik 20,45 persen dari 2016" ujarnya. Penyaluran kredit BTN mendongkrak pendapatan bunga bersih 14,45 persen menjadi 9,44 triliun rupiah. Kemudian pendapatan operasional naik 25 persen menjadi 1,6 triliun rupiah. Kredit perumahan masih mendominasi portofolio BTN sepanjang 2017 atau mencapai 90,07 persen dari total pinjaman yang disalurkan perseroan. Per Desember 2017, kredit perumahan yang disalurkan naik 21,14 persen (yoy) dari 147,94 triliun rupiah menjadi 179,22 triliun rupiah. Ant/yni/AR-2