Pencairan Dana Desa Terkendala Konflik Politik

JAKARTA - Penyaluran Dana Desa tahap 1 tahun 2018 terkendala tarik-menarik kepentingan politik internal yang terjadi di daerah. Hingga saat ini, dana baru mampu dicairkan di 200 kabupaten dari total 415 kabupaten yang ada di Indonesia.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengatakan sejumlah kabupaten yang belum mencairkan dana desa tersebut mengalami kendala dalam pembahasan perencanaan dana desa.

"Masih ada beberapa daerah yang tarik menarik antara DPRD dan pemerintah daerah," kata Eko usai penandatanganan MoU antara Kemedes PDTT dengan sejumlah Pemda, BUMN, swasta, dan kementerian/lembaga terkait dengan pengembangan Prukades, di Jakarta, Rabu (28/2).

Eko menegaskan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah agar proses pembahasan dan pencairan dana desa dapat dilakukan secara lancar. Karena menurutnya, dana desa telah berhasil memberikan efek positif terhadap pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Eko pun berharap dana di sekitar 215 kabupaten tersebut dapat segera disalurkan ke desa-desa. Sehingga program-program yang telah dirancang dapat segera direalisasikan. "Dana desa tahun ini lebih dari 200 kabupaten yang sudah disalurkan. Memang masih ada beberapa kabupaten yang belum," ungkapnya. cit/E-3