Pencabutan Regulasi DMO Dibatalkan

Disebutkan Jonan, pemerintah hanya membuat kebijakan, yang menjalankannya pelaku usaha. Pemerintah yang mewajibkan. "Aturan DMO 25 persen itu tetap jalan," ujar Jonan, di Jakarta, Selasa (31/7).

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, alasan Jokowi tidak merestui penghapusan kebijakan DMO salah satunya karena alasan beban keuangan PT PLN. Sebab, jika DMO dicabut, PLN akan kesulitan mendapatkan suplai dan harus membeli batu bara dengan harga pasar.

Darmin menambahkan beban biaya PLN diperkirakan bertambah sebesar 3,68 miliar dollar AS, jika kebijakan DMO dihapus. "DMO itu kalau tidak diberlakukan, implikasinya akan lain lagi, termasuk karena keuangan PLN," katanya.

Evaluasi Kebijakan
Halaman Selanjutnya....