Penanganan "Stunting" Libatkan Berbagai Pihak

JAKARTA - Semua pihak, mulai masyarakat awam hingga pemangku kepentingan terkait, diajak untuk bergotong royong dalam menangani masalah kekerdilan (stunting) pada anak.

"Penanganan stunting butuh keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait. Dengan gotong royong, target penurunan stunting dapat tercapai," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Meko PMK), Puan Maharani, pada acara Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2018, di Jakarta, Selasa (3/7).

Puan menjelaskan Indonesia termasuk salah satu negara yang belum mencapai target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 1.2 terkait proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum.

Dia berpendapat kasus malnutrisi seperti gizi buruk dan kekerdilan masih menjadi persoalan besar di Indonesia yang perlu diatasi segera. "Persoalan stunting tidak saja mengganggu pertumbuhan anak, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kecerdasan, serta menimbulkan kerentanan terhadap penyakit tidak menular dan penurunan produktivitas pada usia dewasa," ujar Puan.

Pemerintah, lanjut dia, telah melaksanakan intervensi penurunan kekerdilan terintegrasi yang difokuskan pada 100 kabupaten-kota pada tahun 2018. Pada 2019, upaya itu juga akan diperluas dengan mencakup 160 kabupaten di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Sementara pada 2020 juga akan ditambah menjadi 390 kabupaten-kota dan menjadi 514 kabupaten-kota di 2021.
Halaman Selanjutnya....