Penanganan "Stunting" di Aceh Bisa Jadi Percontohan

JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, mengatakan penanganan stunting atau gizi buruk di Aceh bisa menjadi percontohan nasional. Salah satunya dalam pelaksanaan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

"Aceh bisa menjadi percontohan nasional dalam program gotong royong mempercepat menurunkan stunting," ujar Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/1).

Dia menyebut, Aceh merupakan satu dari 12 provinsi prioritas penanganan stunting. Prevalensi stunting di Provinsi Aceh merupakan tertinggi ketiga di Indonesia di bawah Provinsi Nusa Tenggara Timur (37,8 persen) dan Provinsi Sulawesi Barat (33,8 persen).

"Berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka prevalensi stunting di Aceh sebesar 33,2 persen dan jauh di atas prevalensi stunting rata-rata nasional yang sebesar 24,4 persen," jelasnya.

Hasto menilai sumber daya alam berupa bahan pangan di Provinsi Aceh cukup untuk mengatasi persoalan stunting. Aceh juga memiliki aneka jenis bahan tambang yang bisa digunakan dalam bentuk lain untuk memenuhi kecukupan gizi bagi anak-anak di Aceh.

Dia optimistis Kota Lhokseumawe dan juga kabupaten dan kota yang lain di Provinsi Aceh mampu mengatasi persoalan stunting dengan menggunakan sumber bahan pangan yang dimiliki. BKKBN memiliki program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang digerakkan oleh Tim Penggerak PKK.

"Di dalam Dashat ini, dilakukan pengolahan makanan bergizi yang bisa untuk menurunkan stunting di Aceh," katanya.

Pj. Wali Kota Lhokseumawe Imran mengatakan pihaknya saat ini tengah menggencarkan tiga hal dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pertama, mengubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi dan mengolah makanan yang mengandung gizi yang cukup untuk.