Penambahan Luas Wilayah Produksi Harus Dibatalkan

Adapun regulasi yang dimaksudkan Yusri terkait dengan revisi PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pembahasannya telah memasuki tahap akhir. Ini merupakan perubahan keenam dari regulasi dimaksud.

Saling Bertentangan

Sementara itu, Mantan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Simon F Sembiring menyebutkan impelementasi UU Minerba setelah kurang lebih 10 tahun diterapkan karut-marut. Tidak sedikit aturan pelaksananya yang bermasalah.

Tercatat ada sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang saling tumpang tindih, bahkan terlihat bertentangan dengan UU Minerba yang semestinya harus dijabarkan secara konsisten. Sejumlah PP itu adalah PP No. 23/2010, PP No. 24/2012, PP No. 1/2014, PP No. 77/2014, dan PP No. 1/2017.

Contoh yang bertentangan dalam PP No. 23/2010, Pasal 97 dinyatakan setelah 5 tahun, IUP dan IUPK wajib divestasi. Kemudian dalam PP No. 24/2012, Pasal 97 dinyatakan divestasi 51 persen Tetapi dalam PP No. 77/2014 itu mentah kembali. Pasal 97 ayat (1b): IUP-OP dan IUPK-OP divestasi 40 persen pada tahun ke-15 produksi dan Pasal 97 ayat (1c): underground mining, divestasi 30 persen pada tahun ke-15 produksi. Baru pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, lewat PP No. 1/2017, aturan itu dikembalikan lagi menjadi 51 persen. ers/E-10