Penaikan UMP DKI Disesuaikan

Menurut Bhima, kenaikan UMP 1,09 persen tidak akan membawa dampak terhadap daya beli atau konsumsi masyarakat. Ditambah lagi, tahun depan ada penyesuaian PPN naik dari 10-11 persen kebijakan dari perpajakan juga tidak mengakomodasi untuk kepentingan dari para pekerja.

Sedangkan Peneliti ekonomi makro dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manap Pulungan mengatakan dengan situasi masih dalam kondisi pandemi dipaksakan kenaikan UMP terlalu tinggi ditambah industri manufaktur baru bangkit, masih belum bagus.

"Pada satu sisi saudara-saudara dari buruh menuntut lebih besar. Karena kemarin di bawah 5 persen naiknya. Sehingga situasi ini sulit ya, di satu sisi bagaimana untuk mengakomodasi keinginan, kedua membebankan industri," ujar Abdul Manap.

Manap menambahkan alternatifnya bagi buruh di daerah-daerah ekonominya di topang oleh padat karya yang memang sangat berat, tapi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan, pihaknya berencana menetapkan besaran kenaikan UMP 2022 pada Jumat (19/11). "Insya Allah penetapan UMP akan kita laksanakan pada 19 November 2021," kata Andri Yansyah di Jakarta, Selasa (16/11).
Halaman Selanjutnya....