Penaikan UMP DKI Disesuaikan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Provinsi) DKI Jakarta mengakui tidak mudah untuk memutuskan besaran angka kenaikan UMP tahun depan. Meski demikian, Pemprov DKI akan mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Jumat (19/11).

"Jadi angka ini memang tidak mudah diputuskan secara sepihak. Kita harus mendengarkan pendapat, masukan, harus dialog dengan buruh maupun dengan pengusaha," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ditemui di Balai Kota, Jakarta, Kamis (18/11).

Riza pun masih enggan menyebutkan nominal besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 mendatang. Akan tetapi, ia berjanji akan memberikan yang terbaik kepada buruh dan swasta. "Kami belum bisa menyampaikan, tapi Pemprov DKI tentu ingin memberikan yang terbaik bagi semua, bagi buruh bagi kepentingan swasta, dan tentu yang paling penting bagi kepentingan masyarakat itu sendiri dan baik untuk pemerintah," ujarnya.

Menyikapi soal kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 mendatang, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, mengatakan jika pemerintah hanya menaikkan UMP 1,09 persen, sementara proyeksi terjadi inflasi di atas 3-4 persen di tahun 2022 ke depan. Hal ini berarti efeknya ke daya beli kelas menengah, pekerja yang rentan bisa tergerus oleh inflasi.

"Jadi ini menyebabkan pemulihan daya beli dan konsumsi rumah tangga jadi terhambat. Kenapa upah minimum naik di atas inflasi plus pertumbuhan ekonomi, tujuannya adalah agar masyarakat memiliki uang lebih untuk dibelanjakan. Ujungnya yang diuntungkan adalah pelaku usaha juga, begitu logikanya," kata Bhima.

Menurut Bhima, kenaikan UMP 1,09 persen tidak akan membawa dampak terhadap daya beli atau konsumsi masyarakat. Ditambah lagi, tahun depan ada penyesuaian PPN naik dari 10-11 persen kebijakan dari perpajakan juga tidak mengakomodasi untuk kepentingan dari para pekerja.

Sedangkan Peneliti ekonomi makro dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manap Pulungan mengatakan dengan situasi masih dalam kondisi pandemi dipaksakan kenaikan UMP terlalu tinggi ditambah industri manufaktur baru bangkit, masih belum bagus.

"Pada satu sisi saudara-saudara dari buruh menuntut lebih besar. Karena kemarin di bawah 5 persen naiknya. Sehingga situasi ini sulit ya, di satu sisi bagaimana untuk mengakomodasi keinginan, kedua membebankan industri," ujar Abdul Manap.

Manap menambahkan alternatifnya bagi buruh di daerah-daerah ekonominya di topang oleh padat karya yang memang sangat berat, tapi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan, pihaknya berencana menetapkan besaran kenaikan UMP 2022 pada Jumat (19/11). "Insya Allah penetapan UMP akan kita laksanakan pada 19 November 2021," kata Andri Yansyah di Jakarta, Selasa (16/11).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyebutkan, DKI Jakarta tetap menjadi kota yang paling tertinggi upah minimumnya. Adapun rata-rata upah minimum tahun depan naik sebesar 1,09 persen.

Ia mengungkapkan berdasarkan data statistik upah minimum secara umum, UMP terendah diperkirakan terjadi di Jawa Tengah sebesar 1.813.011 rupiah. Upah minimum paling tertinggi diperkirakan terjadi di DKI Jakarta sebesar 4.453.724 rupiah atau meningkat dari 2021, UMP DKI Jakarta mencapai 4.416.186 rupiah.

Kurangi Biaya Hidup

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji mengurangi biaya hidup buruh di Ibu Kota menyusul tuntutan soal kenaikan UMP 2022.

Menurut Anies pengurangan biaya hidup dapat dilakukan dengan mengurangi biaya transportasi di Jakarta yang satu keluarga bahkan bisa mencapai 30 persen dari total pengeluaran atau biaya. Selain dari sisi biaya transportasi, kata Anies, juga dari sisi fasilitas pangan murah dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak-anak buruh sehingga dapat mengurangi biaya. Untuk pangan murah, misalnya, dapat dilakukan melalui koperasi yang dikelola oleh asosiasi buruh yang kebutuhan pangannya dipasok dari PD Pasar Jaya.

Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin SPSI Jakarta Timur Endang Hidayat mengatakan, mereka melakukan aksi menjelang penetapan UMP DKI Jakarta 2022. "Kami sudah siapkan proposal untuk Pak Anies. Salah satu unsurnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2021. Kalau kami menyampaikan 3,57 persen (kenaikan UMP) adalah suatu angka yang realistis, di bawah batas minimal," katanya. (jon/S-2)