Penaikan UMP DKI Disesuaikan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Provinsi) DKI Jakarta mengakui tidak mudah untuk memutuskan besaran angka kenaikan UMP tahun depan. Meski demikian, Pemprov DKI akan mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Jumat (19/11).

"Jadi angka ini memang tidak mudah diputuskan secara sepihak. Kita harus mendengarkan pendapat, masukan, harus dialog dengan buruh maupun dengan pengusaha," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ditemui di Balai Kota, Jakarta, Kamis (18/11).

Riza pun masih enggan menyebutkan nominal besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 mendatang. Akan tetapi, ia berjanji akan memberikan yang terbaik kepada buruh dan swasta. "Kami belum bisa menyampaikan, tapi Pemprov DKI tentu ingin memberikan yang terbaik bagi semua, bagi buruh bagi kepentingan swasta, dan tentu yang paling penting bagi kepentingan masyarakat itu sendiri dan baik untuk pemerintah," ujarnya.

Menyikapi soal kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 mendatang, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, mengatakan jika pemerintah hanya menaikkan UMP 1,09 persen, sementara proyeksi terjadi inflasi di atas 3-4 persen di tahun 2022 ke depan. Hal ini berarti efeknya ke daya beli kelas menengah, pekerja yang rentan bisa tergerus oleh inflasi.

"Jadi ini menyebabkan pemulihan daya beli dan konsumsi rumah tangga jadi terhambat. Kenapa upah minimum naik di atas inflasi plus pertumbuhan ekonomi, tujuannya adalah agar masyarakat memiliki uang lebih untuk dibelanjakan. Ujungnya yang diuntungkan adalah pelaku usaha juga, begitu logikanya," kata Bhima.
Halaman Selanjutnya....