Pemulihan Belum Berkorelasi dengan Kesejahteraan Masyarakat

» Penggerak utama pemulihan ekonomi bersumber dari belanja pemerintah, sehingga perlu diperluas kontribusi dari swasta dan UMKM.

» Banyak skema bantuan yang disalurkan pemerintah ke masyarakat miskin salah sasaran.

JAKARTA - Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, kalau krisis ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 lebih cepat pulih dibandingkan krisis moneter pada 1997-1998 lalu dinilai benar. Namun demikian, pemulihan yang terjadi belum berkorelasi dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi yang diminta pendapatnya di Jakarta, Rabu (15/12), mengatakan penyampaian Menkeu lebih mengarah pada kinerja pemerintah yang baik dalam merespons pandemi Covid-19, terutama kebijakan pemulihan ekonomi (PEN) yang menyentuh wilayah demand dan supply, sehingga semua sektor bergerak, mulai dari transportasi, akomodasi, pergudangan, dan industri pengolahan.

Namun demikian, hal yang perlu diketahui kalau salah satu penyumbang percepatan pemulihan perekonomian adalah belanja pemerintah, bukan karena ekonomi masyarakat dan sektor riil.

"Ini perlu perhatian serius pemerintah. Percepatan pemulihan ekonomi harus diperkuat lagi di sektor swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Langkah tersebut penting agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terkontraksi lagi dan terbebani, karena berdampak serius terhadap defisit APBN," kata Badiul.

Badiul juga menyoroti angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, meskipun sudah mulai menurun kembali. "Kenapa hal itu terjadi? Sebab, perbaikan ekonomi nasional belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Faktanya, angka kemiskinan Maret 2021 di angka 10,14 persen atau double digit," kata Badiul.

Kondisi tersebut mencerminkan perbaikan ekonomi tidak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. "Kemungkinan, ini juga karena banyaknya skema bantuan untuk masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran," tegasnya.

Sebagai Modal

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam acara Sherpa Track-Finance Track G20: Working Lunch, di Jakarta, Rabu (15/12), mengatakan perekonomian Indonesia mampu pulih dari pandemi lebih cepat dibanding saat krisis 1997- 1998 yang membutuhkan waktu empat tahun.

"Saat Covid-19, dalam waktu 1,5 tahun ekonomi kita telah mampu kembali ke masa sebelum pandemi dan ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri dan banggakan. Namun, ini bukan berarti tugas kami sudah selesai," kata Menkeu.

Lebih cepatnya pemulihan karena ditopang oleh ketahanan sektor keuangan dan dunia usaha, serta instrumen dan kebijakan pemerintah yang responsif.

Di sisi penciptaan kerja pun, pengangguran telah berhasil menurun dalam 12 bulan terakhir, sehingga menyebabkan tingkat pengangguran bisa ditekan kembali dari yang sempat melonjak di level 7,1 persen menjadi 6,5 persen.

"Ini adalah langkah-langkah pemulihan ekonomi yang bisa langsung dirasakan masyarakat," kata Menkeu.

Dia berharap seluruh pencapaian tersebut bisa menjadi modal pada tahun 2022, tepatnya di saat Indonesia menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan G20. Kegiatan tersebut akan mencakup level keuangan dan bank sentral di mana Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan bertanggung jawab, serta level Sherpa yang akan dikoordinir oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

Menkeu juga berharap agar seluruh rangkaian KTT G20 di Tanah Air bisa menimbulkan optimisme dan sinergi, sehingga Indonesia tidak hanya sukses menjadi tuan rumah Presidensi G20, namun juga sukses menunjukkan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 yang baik.

"Hal ini tentu akan kami dukung dari sisi APBN sebagai instrumen fiskal dan pada 2021 kami harapkan ekonomi akan menguat dan APBN kembali sehat, sehingga di 2022 pemulihan ekonomi makin terakselerasi dan APBN terkonsolidasi secara bertahap," papar Menkeu.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heru Kristiyana, mengatakan proses pemulihan ekonomi global dan nasional yang mulai terjadi masih memiliki berbagai tantangan mulai dari normalisasi kebijakan hingga potensi lonjakan Covid-19. Karena itu, dibutuhkan upaya penguatan pengendalian pandemi.

"Meskipun perekonomian dunia dan nasional menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat beberapa tantangan," kata Heru.

Tantangan tersebut antara lain penyebaran varian baru Covid-19 dan laju vaksinasi.