Pemprov Pastikan Jakarta Ramah Disabilitas

Lokakarya tersebut dihadiri dan diisi oleh Deputy Head of Mission, Embassy of the Federal Republic of Germany untuk Republik Indonesia, Hendrik Barkeling. Michael Wahl, Kepala Institut Ilmu Seni dan Ilmu Sosial dari Humbolt University; dan Irdanelly. DJ. , Ketua Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin); serta perwakilan dari Kementerian Sosial RI, Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia, serta Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Perubahan Perspektif

Anies menjelaskan, perumusan kebijakan ramah anak, orang tua dan penyandang disabilitas harus dimulai dari perubahan mindset (perspektif) yang berorientasi pada kesetaraan kesempatan. Gubernur Anies menyatakan, seluruh aturan harus ditinjau kembali agar bisa mengikuti prinsip kesetaraan, mulai dari fasilitas infrastruktur keras (jalan, gedung, dan alat transportasi), sampai dengan infrastruktur lunak, seperti kesetaraan dan kesempatan belajar maupun berusaha.

"Setiap Pemprov DKI Jakarta melakukan rekrutmen, maka kita berkewajiban untuk memberikan persentase kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di Pemprov DKI Jakarta.

Tujuannya, lagi-lagi, adalah menyamakan. Dan bila kita menyaksikan teman-teman penyandang disabilitas bekerja dan berkarya, maka mereka berkarya juga dengan amat baik. Bahkan kalau melihat apa yang mereka kerjakan seringkali justru melampui saudara-saudaranya yang tidak memiliki kebutuhan khusus," ungkap Gubernur Anies lebih lanjut. pin/P-6