Pemprov Kaltim Siapkan Rp2,6 Triliun untuk Pemantapan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

SAMARINDA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan anggaran sekitar 2,6 triliun rupiah pada tahun 2025 untuk memantapkan infrastruktur jalan dan jembatan, dengan target mencapai tingkat kemantapan 85 persen. Langkah ini seiring dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.

“Anggaran yang disiapkan di bidang Bina Marga untuk jalan dan jembatan di tahun 2025 adalah sekitar 2,6 triliun rupiah. Namun, angka ini masih dilakukan penyesuaian yang ditargetkan rampung Maret ini,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, di Samarinda, Rabu (5/3).

Ia mengungkapkan bahwa fokus utama program ini adalah meningkatkan kemantapan jalan berstatus provinsi di seluruh wilayah Kaltim, termasuk daerah Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Saat ini, tingkat kemantapan jalan status provinsi di Kaltim mencapai 82 persen. Pada 2025, pemerintah daerah menargetkan peningkatan sebesar tiga persen.

Menurut Firnanda, prioritas utama pembangunan jalan difokuskan pada wilayah Kutai Timur (Kutim), Berau, Marangkayu-Bontang, serta Kubar-Mahulu. Firnanda juga menjelaskan bahwa jalan pesisir dari Marangkayu ke Bontang Selatan, yang sebelumnya berstatus jalan kabupaten, kini telah diambil alih oleh Pemprov Kaltim dan segera diperbaiki.

Selain pembangunan jalan, Dinas PUPR Pera Kaltim juga segera merampungkan pembangunan Gedung Pandurata Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie pada tahun 2025. Setelah pembangunan fisik selesai, rumah sakit tersebut dilengkapi dengan alat kesehatan dan perabot oleh pihak rumah sakit.

Terpisah, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memastikan bahwa pemerintah provinsi berupaya maksimal untuk merealisasikan program pemantapan jalan status provinsi. Ia berkomitmen agar akses jalan untuk semua wilayahnya merata, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Insya Allah, nanti semaksimalnya kita akan kerjakan di tahun ini,” demikian Rudy Mas’ud.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nurlaila mengatakan Kota Nusantara memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan investasi di daerah terdekat, seperti Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim sebagai daerah asal dan mitra ibu kota Indonesia itu. “Investor banyak melirik daerah terdekat Kota Nusantara untuk berinvestasi,” ujarnya.

Pertumbuhan investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara mulai bergerak positif seiring ditetapkan Kecamatan Sepaku wilayah di kabupaten yang dikenal Benuo Taka itu, sebagai kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota ­Indonesia.  Ant/S-2