Pemprov Jabar Kukuhkan 2.512 Pimpinan BUMDes

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengukuhkan 2.512 CEO (pimpinan) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). CEO BUMDes dibutuhkan untuk mengubah dan mengelola BUMDes, sehingga ada beberapa orang dari tiap desa yang akan menjadi center excellence

CEO BUMDes juga dituntut menggali potensi desa, karena akar permasalahan yang ada di desa bukanlah kemiskinan. Tapi, potensi desa yang dijauhkan dari masyarakat, sehingga berdampak pada kemiskinan warganya.

"Program ini sangat didukung oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Makanya, ini menjadi pilot project nasional," kata Wakil Gubernur UU Ruzhanul Ulum saat pengukuhan CEO BUMDes di Bandung, Rabu (15/5).

Dia berharap berbagai program yang sudah dan akan berjalan dapat berkontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar, Dedi Supandi mengatakan ada delapan pokok permasalahan desa di antaranya adalah kemiskinan. Menurutnya, desa sangat tertinggal dan indeks desa membangun yang masih rendah.

Untuk mengatasinya, Pemprov menyiapkan tiga pilar pembangunan desa yang akan dilakukan lima tahun ke depan. Pertama adalah digitalisasi layanan desa. "Seperti Desa Digital, Wifi Gratis, E-samsat dan Patriot Desa," ujar Dedi.

Pilar kedua, One Village One Company (OVOC), yakni mewujudkan satu desa satu BUMDes. "Setelah sudah dibentuk BUMDes di tiap-tiap desa, nanti ke depan kita buat BUMDes holding," imbuhnya.

Sementara, pilar ketiga adalah gerakan membangun desa, seperti program Sapa Warga, Posyandu Juara, Satu RW Satu HP, serta program yang mengarah menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. "Ada juga program Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) yang waktu dekat kita juga akan diluncurkan," sebut Dedi.

Sistem Nontunai

Sebagai rencana aksi mencegah penyalahgunaan anggaran yang masuk ke rekening desa, Pemprov Jabar juga akan memperkenalkan sistem pencairan nontunai untuk dana bantuan keuangan dari provinsi maupun pusat.

Dedi Supadi menjelaskan, selama ini pencairan dana bantuan desa yang dilakukan secara manual rawan disalahgunakan oleh oknum desa. Saat ini Pemdaprov sudah menerapkan di sejumlah desa pencairan uang dalam bentuk giro yang disesuaikan dengan progres pekerjaan. tgh/E-10